Fraksi PDIP Sampaikan Sejumlah Pandangan Tentang Raperda pada Rapat Paripurna DPRD Sumbawa Barat.
Sumbawa Barat – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyampaikan beberapa pandangan tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban APBD TA. 2019 pada rapat paripurna DPRD KSB yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST, Senin.
Usulan tersebut adalah terkait permasalahan sosial ekonomi masyarakat dalam masa pandemi virus corona, membenahi irigasi pertanian, pemanfaatan fasilitas umum yang telah dibangun dan tingkat pengangguran yang masih sangat tinggi.
Pada bidang sosial ekonomi, Fraksi PDIP mendukung sepenuhnya segala kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan akselerasi bidang sosial ekonomi.
Baca Juga : launching-bansos-jps-pariri-pemda-sumbawa-barat-tambah-jumlah-bantuan-atasi-dampak-sosial-ekonomi/
“Daya beli masyarakat di KSB sangat tinggi tetapi tidak sesuai dengan perputaran uang di tengah masyarakat,” kata Ketua Fraksi PDIP, H Riyadi, Senin.
Sedangkan pada pemanfaatan fasilitas umum, Fraksi PDIP mengharapkan pemda tetap memaksimalkan pemanfaatan pembangunan fasilitas umum yang telah dibangun seperti pasar tradisional di sejumlah kecamatan.
“Kami dapat menerima Rancangan Perda terhadap pertanggungjawaban APBD TA 2019, dan mengapresiasi kinerja pemda selama ini,” katanya.
APBD pada tahun 2019 masih menyisakan banyak PR yang harus dituntaskan dan untuk dibenahi, salah satunya saluran irigasi yang ditingkatkan untuk maksimalnya hasil panen padi dan jagung.
Selain itu, tingkat penganguran masih terbilang tinggi, ditambah lagi dengan dampak covid 19 seperti saat ini.
Baca juga : sumbawa-barat-siap-menyambut-new-normal/
“Semoga pemda selalu memikirkan solusi terbaik untuk mengatasi angka penganguran di tengah masyarakat KSB,” katanya.
Secara garis besar Fraksi PDIP menerima Rancangan Perda terhadap pertanggungjawaban APBD TA 2019 dan medukung sepenuhnya program pemerintah KSB untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.
Sementara itu, Fraksi PKS juga menyampaikan pandangannya tentang Raperda pertanggungjawaban APBD TA 2019 Pemda KSB.
Katua Fraksi PKS, Baharung sangat mengapresiasi realisasi belanja daerah dan kinerja pemda KSB namun harus berdasarkan outcome dan income.
Menurutnya, pembelajaan daerah harus sesuai target yang sudah ditentukan, serta pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan visi untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarat terutama di sektor kesehatan,pendidikan dan sektor usaha-usaha menegah ke bawah.
Fraksi PKS juga meminta pemerintah agar melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat desa.
Fraksi PKS berharap sisa anggaran tahun 2019 bermakna positif, seperti pemberdayaan dan evaluasi terhadap program pembangunan secara profesional.
Sejalan dengan dua Fraksi PKS, Ketua Fraksi Nasdem, Syafruddin MSi juga mengapresiasi kinerja Pemda KSB atas pencapaian PAD sebesar 95,33 persen.
Serta pandangan umum Fraksi gerakan Demokrat Karya Bangsa yang memberikan apresiasi Pemda KSB dalam pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Pusat.
