Tuntut Transparansi Data Bansos, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di Kantor Desa Ranggo

Dompu. SIARPOST – Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Pajo Mataram (HMPM) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Pajo Makassar (FKMPM) serta Ikatan Mahasiswa Pemuda Ranggo (IMPR) melakukan aksi unjukrasa di kantor Desa Ranggo Kecamatan Pajo, Senin (15/6).

Para mahasiswa melakukan aksinya untuk menuntut transparansi data penerima Bantua Sosial Langsung Tunai dari Dana Desa warga miskin dan rentan miskin dampak covid-19.

Kapolres Dompu AKBP Syarif Hidayat SIK melalui PS Paur Subbag Humas Aiptu Hujaifah di Dompu, Senin, mengatakan, aksi yang melibatkan kurang lebih 300 mahasiswa tersebut menuntut keterbukaan data hasil pembagian Dana bantuan sosial PKH, JPS Gemilang, JPS Terpijar dan BLT Dana Desa.

“Mahasiswa menuntut Kades untuk membagikan bantuan secara merata karena masih banyak warga miskin yang tidak menerima bansos tersebut,” katanya.

Massa aksi juga menuntut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ranggo untuk mengundurkan diri karena tidak memberikan berita acara penetapan penerima bantuan covid19 saat diminta dan baru menyerahkannya sekarang.

“Berita acara yang kami minta baru dikasih hari ini, sangat menimbulkan kecurigaan bahwa ada manipulasi data,” kata Koordinator lapangan, Syarif saat berorasi di depan kantor Desa Ranggo.

Massa juga mencurigai bahwa adanya penyalahgunaan anggaran Dana Desa yang digunakan untuk bantuan langsung tunai berupa pengurangan anggaran.

Jika dalam satu Minggu tuntutan massa aksi tidak dipenuhi maka massa akan menyegel kantor Desa Ranggo dan akan melanjutkan unjukrasa selanjutnya, bahkan massa mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum.

Koordinator Lapangan aksi unjukrasa, Syarif mengatakan bahwa kehadirannya bersama mahasiswa lainnya adalah untuk menegakan keadilan dalam penyaluran bansos di Desa Ranggo.

Sementara Faisal, Korlap FKMPM juga menuntut Kades untuk segera memperbaharui data warga miskin agar pembagian tepat sasaran.

“Apabila Pemdes tidak mampu mengurus bansos untuk masyarakat maka segeralah mengundurkan diri,” kata Korlap HMPM, Midun.

Kapolsek Pajo, Iptu Rusdi SH melakukan koordinasi dengan Kades Ranggo terkait tuntutan massa untuk berdialog secara terbuka.

Pada pukul 11.48 WITA, Kades Ranggo, Sumarni menemui massa aksi dan menjawab sejumlah tuntutan di antaranya, sebagian besar tuntutan massa sudah disampaikan seperti data penerima bantuan dampak covid-19.

Kades juga menunggu perwakilan dari mahasiswa untuk melakukan klarifikasi data sehingga data dapat dipadukan.

Massa aksi mendapat pengamana ketat dari anggota Polres Dompu yang dipimpin Iptu Rudolfo De Araujo dan anggota Polsek Pajo yang dipimpin Iptu Rusdi SH.

Anggota Sabhar di bawah pimpinan Kasat Sabhara, Iptu Suswantoro juga melakukan pengamanan ekstra ketat terhadap massa aksi.

Karena tidak puas dengan tanggapan Kades Ranggo, Siti Sumarni. Massa menerobos barisan brikade petugas keamanan untuk menyegel kantor Desa Ranggo.

Aparat keamanan dari Polres Dompu yang kalah jumlahnya tidak dapat membendung ratusan massa dan akhirnya massa menyegel kantor desa tersebut di bawah koordinator salah satu Korlap, Rian.

“Massa menyegel kantor menggunakan Kayu dan gerbang pun dikunci oleh massa,” katanya.

Massa aksi mengancam apabila ada yang membuka segel yang dilakukan massa, maka akan menerima resiko yakni mendapat perlawanan keras dari massa dan masyarakat Ranggo.

Tidak menutup kemungkinan dampak dari penyegelan kantor Desa akan mengakibatkan terhambatnya proses penyaluran bansos dampak covid dan berpotensi menimbulkan konflik sosial antara massa dengan masyarakat Desa Ranggo lainnya yang membutuhkan pelayanan publik di pemdes Ranggo.

Kapolsek Pajo bersama anggota melakukan penggalangan ke tiga korlap massa aksi dan melakukan koordinasi dengan pihak desa serta melakukan pengamanan buka tutup dan pulbaket.