Kelebihan Pembayaran Dana BOS SMKN 2 dan SMKN 1 Sumbawa Capai Rp416,9 juta

 

MATARAM, SIARPOST | Hasil pemeriksaan pengelolaan dana BOS oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada satuan pendidikan yakni SMA dan SMK negeri di NTB, ditemukan potensi kelebihan pembayaran dana BOS pada 5 satuan pendidikan senilai Rp593 juta.

Berdasarkan pemeriksaan uji petik, ada 5 sekolah yang belum optimal melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik pada aplikasi dapodik sehingga terdapat perbedaan data dengan kondisi ril di lapangan.

Perbedaan data ini berpengaruh pada hitungan dana BOS yang seharusnya dicairkan. Sehingga diperoleh potensi kelebihan pembayaran sekolah negeri senilai Rp593 juta.

BACA JUGA : Temuan BPK, Belanja 55 SKPD Sumbawa Senilai Rp30,6 miliar Tidak Dibuktikan Dengan Bukti Riil

Potensi kelebihan tersebut terjadi pada 5 Satuan Pendidikan di NTB, yang paling banyak adalah dua sekolah yakni SMKN 1 Sumbawa dan SMKN 2 Sumbawa.

Dua sekolah tersebut diketahui memiliki kelebihan pembayaran dana BOS Capai Rp416,9 juta

1. SMKN 5 Mataram, kelebihan pembayaran dana BOS senilai Rp76 juta.
2. SMAN 1 Sekotong, kelebihan pembayaran senilai Rp61 juta.
3. SMKN 1 Lambu, kelebihan pembayaran senilai Rp38 juta.
4. SMKN 1 Sumbawa Besar, kelebihan pembayaran senilai Rp234,9 juta
5. SMKN 2 Sumbawa Besar, kelebihan pembayaran senilai Rp182 juta.

Sehingga total 5 sekolah tersebut memiliki kelebihan pembayaran senilai Rp593 juta.

Kepala SMKN 2 Sumbawa saat dikonfirmasi, Kamis (20/6/2024) mengatakan, bahwa pihaknya baru mengetahui data temuan BPK dari hasil LHP tahun anggaran 2023. Padahal semua penggunaan anggaran dana BOS telah dilaporkan.

BACA JUGA : Pengadaan Barang dan Jasa di RSUD Sumbawa Senilai Rp2,5 M Tidak Dilengkapi Bukti Pertanggungjawaban

“Kami malah tidak tau temuan ini, penggunaan dana BOS semua sudah kami buatkan laporannya,” Katanya.

Ia memastikan bahwa tidak ada dana lebih karena sudah sesuai dengan jumlah peserta didik.

Begitu juga dengan Kepala Sekolah SMKN 1 Sumbawa, mengatakan hal yang sama, ia mengatakan bahwa semua anggaran dana BOS sudah digunakan sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis).

Bahkan pihaknya belum menerima LHP dari Dinas Dikbud terkait dengan hasil temuan BPK tersebut.

“Nanti kami konfirmasi ke Dikbud, yang jelas kami sudah laksanakan kegiatan anggaran sesuai dengan Juknis dan RKAS,” katanya.

Namun klarifikasi Kepala Sekolah SMKN 1 dan SMKN 1 Sumbawa tersebut terbantahkan dari hasil temuan BPK tahun anggaran 2023 yang menyajikan data bahwa 5 satuan pendidikan termasuk diantaranya SMKN 1 dan SMKN 2 Sumbawa kelebihan pembayaran senilai ratusan juta.

BPK menyajikan selisih data Dapodik dengan jumlah absensi. SMKN 1 Sumbawa Data Dapodik Agustus 2022 sebanyak 1.248 orang, sementara di absensi sebanyak 1.109 orang sehingga selisih 139.

BACA JUGA ; SMA Negeri di NTB Mark Up Dana BOS Dan Gunakan Untuk Keperluan Pribadi Kasek

Sedangkan SMKN 2 Sumbawa data Dapodik 1.024 orang, sementara di absensi sebanyak 916 orang. Sehingga selisih sebanyak 108 orang.

Selain itu ada empat satuan pendidikan swasta di NTB yang belum optimal melakukan verifikasi dan validasi data dapodik, sehingga terdapat potensi kelebihan pembayaran senilai Rp152 juta.

Berdasarkan wawancara kepala sekolah kepada masing-masing sekolah swasta, diketahui bahwa sebagian besar siswa hanya hadir saat ujian sekolah.

Serta ada sekolah yang tidak ada kegiatan belajar mengajar seperti sekolah SMAS AR Dompu dengan alasan kondisi sekolah yang tidak layak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris dan sub koordinator peserta didik SMA Dinas Dikbud NTB, bahwa selama tahun 2023, Dikbud telah mengimbau sekolah melakukan pemuktahiran data pada Aplikasi Dapodik.

Namun, Dikbud belum meminta hasil pemuktahiran data tersebut dari sekolah, sehingga tidak dapat diyakini sekolah telah melakukan verifikasi dan validasi data.

Hal itu diperparah oleh belum terbentuknya tim BOS di provinsi NTB yang bertugas untuk verifikasi dan validasi.

Pemerintah Provinsi NTB menyajikan realisasi belanja barang dan jasa yang bersumber dari Dana BOS pada LRA tahun 2023 senilai Rp198 miliar atau sebesar 99 persen capaian dari rencana anggaran. (Feryal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *