Jumlah Pernikahan Usia Anak di NTB Meningkat, DP3AP2KB Harap Forum Anak Jadi Solusi

Kepala DP3AP2KB NTB Dra Nunung Triningsih saat memberikan sambutan di acara Temu Anak 2024 di Lombok Beach Hotel, Selasa (9/7/2024). Foto : Istimewa

MATARAM, SIARPOST | Jumlah pernikahan usia anak sekolah di Provinsi NTB terus meningkat pada tahun 2023 yakni sebesar 17,32 persen, dimana pada tahun sebelumnya lebih rendah yakni 16,23 persen.

Bahkan rata-rata jumlah pernikahan usia anak rata-rata Indonesia menurun yakni dari 8 persen menurun ke 6 persen. Berbanding terbalik dengan persentase yang terjadi di NTB.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Dra Nunung Triningsih, saat memberikan sambutan pada acara Temu Anak NTB yang dilaksanakan bersama Lembaga Perlindungan Anak NTB di Hotel Lombok Beach Batulayar Lombok Barat, Selasa (9/7/2024).

BACA JUGA : Mangkir Dari Panggilan, Saksi Kasus Korupsi Dana PNPM Kecamatan Kediri Dibawa Paksa Tim Kejati NTB

Hadir dalam acara PJ Ketua Tim penggerak PKK NTB, Diwakili oleh Ketua 1, Kepala Dikbud NTB, Kadis Kesehatan diwakili Kabid Kesmas Ayu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak, Kepala DP3AP2KB Kabupaten/kota se NTB mendampingi anak-anak pada kegiatan temu forum anak.

Nunung mengatakan, Jumlah penduduk di NTB tajun 2023 mencapai 5,6 juta dan 30,77 persen adalah anak-anak termasuk anak-anak.

Ia mendorong semua pihak, orang tua dan masyarakat dapat memberikan hak dan perlindungan khusus kepada anak. Karena merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak.

Dia berharap dengan kegiatan temu anak NTB 2024 ini dapat memunculkan konsep yang tepat untuk menekan angka pernikahan usia anak di NTB.

“Kita berharap melalui Forum anak ini, anak-anak yang hadir di sini mampu menjadi pelopor dan pelaporan dapat memberikan pencerahan kepada anak-anak sebaya nya, karena dengan teman sebayanya anak-anak pasti akan terbuka,” Katanya.

Untuk pencegahan isu perkawinan usia anak dan kekerasan kepada anak, pemprov NTB sudah punya Perda nomor 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak, kemudian pergub Nomor 34 tahun 2023 tentang rencana aksi daerah pencegahan perkawinan anak.

BACA JUGA : Kasus Sewa Alat Berat PUPR NTB, Ternyata Pengelolaan Sewa Alat Berat Bukan di Ali Fikri

Dari Dikbud NTB juga, tambah Nunung, sudah banyak regulasi kebijakan agar mencegah perkawinan anak. Bahkan Dikbud punya kebijakan untuk memberikan peluang kepada anak-anak yang sudah terlanjur menikah untuk melanjutkan sekolahnya hingga tamat.

“Kekerasan anak marak terjadi di sekitar kita dan memprihatinkan, oleh karena itu kita semua harus melakukan semua untuk mencegah dan menekan tindak kekerasan anak.

DP3AP2KB bersama OPD terkait telah melakukan upaya pencegahan menekan isu atau kasus yang dihadapi oleh anak melalui kegiatan penerbitan regulasi, advokasi kemudian sosialisasi.

Kadis juga mengapresiasi TP PKK NTB yang mempunyai program pola asuh anak remaja di era digital. Ini berkolaborasi dengan program desa ramah perempuan dan peduli anak.

Kegiatan Temu anak tersebut diharapkan dapat mengahasilkan dan merumuskan konsep dari suara anak-anak NTB tahun 2024. Kegiatan akan diadakan selama dua hari untuk merumuskan suara anak tingkat provinsi.

Sementara itu, Ketua 1 TP PKK, Hj Lale, saat memberikan sambutan, mengapresiasi acara temu anak yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB NTB berkolaborasi dengan LPA NTB.

Ia berharap anak-anak di umur 19 tahun tidak ada yang menikah dini. Ia juga mengapresiasi terbentuknya forum anak sebagai pelopor dan pelapor menekan isu permasalahan anak.

BACA JUGA : Mengungkap Candi Megah di Desa Keru Lombok, Peninggalan Anak Agung Ngurah Karangasem

“Saya berharap pelopor dan pelapor dalam forum anak ini terbentuk hingga ke desa, agar bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada teman sebayanya tentang bahaya isu pernikahan usia anak,” Katanya.

Iya juga mendorong OPD terkait merumuskan agar anak-anak didik diajar sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing sehingga bakat dan kemampuan tersebut dapat disalurkan menjadi bermanfaat.

Lale juga mengatakan, tim penggerak PKK mempunyai kegiatan pola asuh anak di era digital.

Dalam program tersebut terdapat program keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba, keluarga sadar administrasi kependudukan, perlindungan anak dari pelecehan seksual dan pembinaan bela negara.

Hj Lale, meminta kepada anak-anak calon pemimpin masa depan bangsa, agar menguasai informasi menjadi, manusia yang berpengetahuan, memiliki kecerdasan dan literasi yang baik sehingga dapat mengolah informasi dan membagikannya dengan baik pula.

Serta memiliki sikap santun di era digital seperti saat ini, hindari pergaulan bebas narkoba dan menjadi pelopor dan pelapor yang menyuarakan aspirasi hak dan perlindungan anak-anak

Iya berharap hasil dari diskusi temu anak tahun 2024 ini bisa menjadi Rekomendasi ke pemerintah yang berkaitan dengan isu masalah anak dan remaja.

Lale juga berharap dukungan anggaran dari pemerintah sangat dibutuhkan, Karena pada saat ini tingkat masalah pernikahan usia anak dan permasalahan anak lainnya sangat tinggi, sehingga perlu dukungan pemerintah dari segi anggaran. (Feryal).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *