Infrastruktur Dikebut untuk Persiapan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN, PKS Ingatkan Potensi Masalah
Progres Jalan Tol IKN Nusantara/Kementerian PUPR. Foto : Istimewa
SIARPOST | Menjelang pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024, Pemerintah masih mengejar progres infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).
Beberapa yang menjadi sorotan PKS adalah progres Jalan Tol, Bandara, dan bus pengangkut tamu undangan menuju hari-H pada 17 Agustus 2024. Progresnya ada yang hampir 100 persen, ada yang tidak selesai, ada yang menggunakan solusi darurat.
Adapun progres Jalan Tol Akses IKN Seksi 3A, 3B dan 5A menurut Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN pada 26 Juli 2024 dikatakan sudah siap untuk perayaan HUT RI 17 Agustus.
Jalan Tol 3A Karang Joang – KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer (km) progresnya sudah mencapai 88 persen. Tol 3B KKT Kariangau – Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km progresnya mencapai 91 persen, dan progres Tol 5A Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang sepanjang 6.7 km mencapai 88 persen.
BACA JUGA : Pemda KLU Apresiasi Desa Sukadana Gelar Porseni, Beri Ruang Seniman Untuk Berkreasi
Proyek Jalan Tol IKN tol tersebut dikebut progresnya karena akan difungsikan untuk menyukseskan HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus nanti. Sebelumnya, jadwal pembangunan sempat tersendat karena kawasan IKN sempat terus-menerus turun hujan. Bahkan, dari 30 hari, hanya ada 8 hari terang.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kemudian menerapkan rekayasa cuaca untuk melancarkan pembangunan Jalan Tol IKN tersebut, dan juga bandara IKN.
Sayangnya, bandara IKN yang semula direncanakan memiliki panjang landasan pacu (runway) 2.200 meter dan ditargetkan rampung pada Agustus 2024, meleset rencananya karena masih kurang 300 meter.
Kemudian, untuk membawa tamu undangan dari Bandara Sepinggan Balikpapan menuju IKN, Pemerintah mendatangkan 56 bus pariwisata dari Solo dan Surabaya.
Bus itu diperiksa (ramp cek) di Terminal Tirtonadi Surakarta dan Terminal Purabaya Surabaya untuk dioperasikan di IKN pada 10 s.d. 19 Agustus 2024.
IKN yang digadang-gadang melarang kendaraan yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM), tampaknya terpaksa memakai bus solar karena darurat.
Menyikapi persiapan Pemerintah dalam menyelenggarakan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024 di IKN di atas, Fraksi PKS DPR RI mengapresiasi kerja keras Pemerintah tersebut meskipun juga mengingatkan potensi masalahnya karena infrastruktur yang dikebut pembangunannya.
Jalan Tol IKN yang progresnya belum mencapai 100 persen 2024 dikatakan KemenPUPR sudah siap untuk perayaan HUT RI 17 Agustus, padahal pembangunannya selalu terpapar curah hujan yang tinggi.
Fraksi PKS mengingatkan peristiwa amblesnya Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi atau Bocimi Kilometer 64 yang sempat mengganggu arus mudik pada Lebaran 2024 lalu.
Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR pada 5 Juni 2024, Menteri PUPR menyebut alasannya karena curah hujan tinggi. Sedangkan Komisi V menolak alasan hujan tersebut dan menyebut penyebabnya adalah karena lemah dalam perencanaan dengan studi geologinya tidak matang.
Oleh karena itu, pada saat tersebut Komisi V meminta agar Kementerian PUPR serta para pemangku kepentingan lainnya menggelar audit konstruksi teknis sebelum jalan tol dioperasikan. Hal ini sangat penting untuk menilai kelayakannya dan memastikan standar pelayanan minimal telah dilaksanakan.
BACA JUGA : Kasus Selingkuh Kades Labuhan Lalar, Warga Tegaskan Ini Murni Permintaan Masyarakat Untuk Ditindak
Berkaitan dengan progres Bandara IKN, Fraksi PKS mengapresiasi Pemerintah yang tidak memaksakan bandara tersebut untuk dioperasikan karena kurangnya panjang 300 meter.
Namun, karena bandara tersebut tidak digunakan, maka penerbangannya dialihkan ke bandara terdekat, yaitu Bandara Sepinggan Balikpapan sehingga Pemerintah harus menggunakan bus untuk mengangkut tamu undangan.
Bus inilah yang pasti menjadi pertanyaan publik, mengapa mendatangkan 56 bus pariwisata dari Solo dan Surabaya, bukannya menggunakan bus pariwisata lokal dari Balikpapan dan sekitarnya.
Permasalahan serupa pernah terjadi dalam hajatan MotoGP di Mandalika, NTB, yang masih banyak menggunakan bus dari Bali dan tidak melibatkan PO bus lokal sehingga bus dari luar tersebut tidak mengenal medan lapangan. Dampaknya, banyak penonton MotoGP yang tidak terangkut.
Dengan begitu banyaknya potensi permasalahan di atas, Fraksi PKS tetap berharap agar pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN berjalan lancar dan berbagai pembangunan infrastruktur yang terkesan terburu-buru dan dikebut di atas tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.