Gelar Demo di Jakarta Minta Usut Korupsi Bupati Sumbawa Barat, Yuni Bourhany dkk Akhirnya Dapat Respon KPK
Kordum aksi, Yuni Bourhany saat melakukan orasi di depan kantor KPK, Senin (13/1/2025). Dok istimewa.
/Massa Aksi juga meminta KPK Usut dan Cek Kembali Surat Penyidikan Beberapa Kasus Lama di KSB
MATARAM, SIAR POST | Aliansi Front Pemuda Taliwang (FPT) Sumbawa Barat NTB dan Forum Dinamika Jakarta (FDJ) yang dikoordinatori oleh Yuni Bourhany menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK RI, pada Senin (13/1/2025).
Demo tersebut untuk meminta KPK memberikan atensi kepada sejumlah dugaan korupsi di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB yang saat ini menjadi perhatian publik. Dari dugaan permainan pembebasan lahan hingga korupsi dana APBD.
Kordum aksi, Yuni Bourhany, saat menyampaikan orasinya dalam aksi, mengungkapkan beberapa tuntutan massa. Setidaknya ada 5 poin tuntutan yang disampaikan.
BACA JUGA : Gelar Aksi Demo, Kasta NTB Pertanyakan Proyek Gedung DPRD Lombok Utara Rp10 M Stagnan
“Kami sudah direspon oleh Humas KPK Suhendar, kita diarahkan untuk audiensi dengan Direktur Penyelidikan dan Supervisi,” katanya.
Respon KPK ini, kata Yuni, menjadi jalan awal kita akan masuk meminta KPK menerbitkan surat penyidikan atau Sprindik atas dugaan korupsi dan adanya mafia tanah di Sumbawa Barat.
Yuni pun mengungkapkan sejumlah tuntutannya, seperti mendesak KPK untuk melakukan supervisi di Polda NTB atas kegaduhan atau case terkait pembebasan lahan di jalan Baypass Senayan-Lamusung yang dilakukan oleh Bupati Sumbawa Barat, H. W Musyafirin.
Kemudian proses pembebasan lahan Smelter Tambang PT AMMAn Mineral yang diduga penuh dengan manipulasi, yang prosesnya di Polda NTB wajib di supervisi.
Demikian juga dengan kasus tanah bandara Kiantar dan kasus transmigrasi di tambak Tamo Kecamatan Poto Tano.
“Kami akan bertemu langsung dengan Direktur Penyelidikan dan meminta KPK untuk mengusut semua dugaan korupsi dan manipulasi yang dilakukan pemda Sumbawa Barat,” kata Yuni.
BACA JUGA : Bupati Lombok Utara Jadwalkan Mutasi Dalam Waktu Dekat, Pejabat Eselon Siap-siap
Selain itu, Yuni juga meminta KPK membongkar ulang sprindik case divestasi saham AMNT dengan terperiksa 37 orang, dan telah dipetieskan oleh Ketua KPK yang lama, Firli Bahuri.
Kemudian, Bongkar ulang sprindik case fee proyek Pemda sejumlah Rp60 miliar oleh Bupati Sumbawa Barat.
Dua tuntutan lainnya, mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana Rp1 triliun di APBD Sumbawa Barat perubahan tahun 2024.
Serta mendesak KPK mengusut CSR Rp900 miliar PT AMMAN Mineral dalam 10 Tahun terkahir yang jadi bancakan anggota DPR RI dapil NTB, Gubernur NTB, dan Bupati Sumbawa Barat.
Selain isu daerah, isu nasional yang ikut dibawa dalam aksi tersebut, adalah meminta Hasto tersangka suap kasus Harus Masiku ditangkap dan membuka kembali kasus E-KTP.
Yuni mengatakan, aksi ini sebagai bentuk perhatian masyarakat Sumbawa Barat kepada polemik di daerah yang terjadi saat ini. Karena ditemukan banyak fakta permainan dan manipulasi yang terjadi. (Feryal)