Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Pemda KLU, Soroti Infrastruktur dan Kualitas Layanan Publik
Lombok Utara, SIARPOST | DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar rapat paripurna penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ bupati tahun anggaran 2024.
Turut hadir Bupati Djohan shamsu SH, Pimpinan DPRD Agus Jasmani, Anggota DPRD sebanyak 25 orang, Sekda KLU, Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM,, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor lingkup Pemda KLU,pimpinan instansi lainnya.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD KLU telah merampungkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.
BACA JUGA : Kejati NTB Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi LCC, Keduanya Berperan Agunkan Lahan HGU ke Bank
Dalam laporan tersebut, Pansus menyoroti berbagai aspek realisasi anggaran dan capaian pembangunan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
Pansus DPRD KLU, dalam hal ini disampaikan I Made Kariyasa dari fraksi PDIP yang membacakan laporan menegaskan, bahwa evaluasi terhadap realisasi anggaran dan pembangunan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kami melihat ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam efisiensi belanja dan ketepatan waktu penyelesaian proyek-proyek strategis,” ujarnya.
Dari sisi anggaran, lanjut Kariyasa menjelaskan, belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp. 219,2 miliar terealisasi sebesar Rp. 209,5 miliar atau 95,77%. Sementara belanja tidak terduga terealisasi 93,34% dari anggaran Rp. 1,1 miliar.
Belanja transfer mencapai realisasi 99,98% dari anggaran Rp. 127,9 miliar. Penerimaan pembiayaan melampaui target dengan realisasi sebesar Rp. 24,5 miliar atau 114,54% dari target Rp. 21,4 miliar. Pengeluaran pembiayaan terealisasi 100%, sedangkan pembiayaan netto mencapai 118,96%.
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) mencapai Rp. 115,2 miliar, yang sebagian besar bersumber dari pelampauan pendapatan daerah dan efisiensi belanja, termasuk proyek-proyek yang belum terselesaikan tepat waktu seperti pembangunan Gedung DPRD, Dinas Sosial, dan Dinas Perhubungan.
BACA JUGA : Penangkapan Puluhan Terduga di Kampung Narkoba Lombok Tengah, Ketum Ormas Sasaka Nusantara Angkat Bicara
Dalam bidang pembangunan, Pansus menyoroti bahwa dari 36 indikator pembangunan dalam RPJMD 2021-2026, hanya 18 indikator yang telah dirilis oleh BPS.
Beberapa capaian penting yang berhasil dicapai antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari target 66,89 menjadi 68,64 serta penurunan angka kemiskinan dari target 23,49% menjadi 23,96%. Laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan signifikan dari target 2,5% menjadi 5,1% pada tahun 2023.
Anggota Pansus, I Made Kariyasa, menyoroti pentingnya evaluasi yang lebih mendalam terhadap kinerja pemerintahan daerah.
“Kami melihat ada progres yang cukup baik dalam beberapa sektor, terutama peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, ada juga tantangan besar yang masih harus diselesaikan, seperti pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, Indeks Penurunan Risiko Bencana tahun 2024 tercapai di angka 99,16, sementara Indeks Infrastruktur Dasar dan Indeks Lingkungan Hidup belum dirilis oleh BPS.
Selain itu, nilai investasi di Lombok Utara mengalami peningkatan dari target Rp. 949,8 miliar menjadi Rp. 1.078,82 miliar pada tahun 2024.
Pansus menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti potensi daerah, kapasitas fiskal, birokrasi yang profesional, investasi, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
Oleh karena itu, DPRD mengimbau pemerintah daerah untuk terus meningkatkan sektor retribusi daerah, memperbaiki manajemen proyek pembangunan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi andalan PDRB Lombok Utara.
Dengan capaian yang ada, Lombok Utara resmi keluar dari status daerah tertinggal pada tahun 2024. Namun, Pansus mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam meningkatkan daya saing daerah dan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Keberhasilan ini harus menjadi motivasi untuk terus berbenah dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” tutup Kariyasa. (nissa)