Kasus dugaan DPRD Sumbawa Barat ikut mengelola program MBG memperlihatkan persoalan serius: potensi konflik kepentingan dan monopoli dalam proyek pemerintah. Padahal, secara hukum DPRD sama sekali tidak boleh ikut meng-handle proyek daerah.
Kini masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah daerah, inspektorat, hingga aparat penegak hukum untuk memastikan program MBG benar-benar menjadi hak rakyat, bukan menjadi ladang bisnis oknum tertentu.
Redaksi | SIAR POST
Mataram, NTB – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) melalui Biro Perencanaan melaksanakan kegiatan…
Lombok Tengah, Infoaktualnews.com – Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Pertamina Mandalika International…
Nah, terkait hal itu dirinya tidak memberikan jawaban karena itu nantinya kode etik. Sesuai putusan…
Lombok Barat, SIARPOST – Bagi pecinta olahraga ringan maupun penikmat senja, jalur by pass dari…
MATARAM, SIAR POST — Sebuah video unggahan akun Bali Today memperlihatkan tiga ekor paus orca…
Meski demikian, masyarakat menilai pemerintah sering kali lamban dalam menindak tegas pelanggaran usaha ilegal, sehingga…
