“Uang Rp35 miliar itu uang rakyat. Wajar jika publik mendesak APH memeriksa kontraktor, termasuk spesifikasi teknis dan proses pengerjaannya. Jangan sampai ini hanya proyek formalitas,” lanjutnya.
Abbas juga menilai, alasan tingginya beban kendaraan tidak dapat serta-merta dijadikan pembenaran. Jika sejak awal ruas jalan tersebut dilewati kendaraan berat, maka perencanaan dan konstruksi seharusnya sudah menyesuaikan.
Publik berharap proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, agar pembangunan infrastruktur benar-benar memberi manfaat jangka panjang, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa kualitas.
Redaksi | Edo MH
