Mataram, SIAR POST — Rabu 08 April 2026- Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) NTB menyoroti serius kondisi keuangan PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang masih dibayangi utang besar mencapai Rp21,99 miliar.
Sorotan ini menguat setelah adanya pembahasan dan perhatian dari DPRD NTB terhadap kinerja salah satu BUMD strategis milik daerah tersebut.
Berdasarkan laporan yang disorot publik, PT GNE memang berhasil beranjak dari kerugian Rp3,24 miliar pada 2024 menjadi laba Rp278,9 juta pada 2025, namun angka itu dinilai belum cukup menjawab persoalan fundamental perusahaan.
Ketua EW LMND NTB, Muhammad Ramadhan, menilai bahwa persoalan PT GNE tidak bisa hanya dibaca dari keberhasilan keluar dari kerugian, tetapi harus dilihat secara lebih jujur dan menyeluruh.
Menurutnya, utang yang menumpuk hingga puluhan miliar rupiah adalah sinyal bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola bisnis, arah usaha, serta pengawasan terhadap BUMD tersebut.
“Kita tentu mengapresiasi kalau PT GNE berhasil keluar dari kerugian. Tapi publik jangan dibutakan hanya dengan angka laba yang sangat kecil itu. Kalau utangnya masih Rp21,99 miliar, lalu kemampuan labanya hanya ratusan juta, maka ini bukan sekadar persoalan teknis bisnis, tetapi alarm keras atas rapuhnya fondasi manajemen perusahaan,” tegas Muhammad Ramadhan.
Ia mengatakan, kondisi PT GNE harus dibaca sebagai masalah struktural yang berpotensi terus membebani daerah jika tidak dibenahi secara total.
Menurutnya, BUMD seharusnya menjadi instrumen ekonomi daerah yang sehat, progresif, dan produktif, bukan justru menjadi “perusahaan tambal sulam” yang bertahan dari satu krisis ke krisis berikutnya. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh lagi membiarkan PT GNE berjalan tanpa evaluasi yang tajam dan transparan.
Sorotan EW LMND NTB juga tertuju pada fakta bahwa pendapatan PT GNE justru turun dari Rp18,48 miliar pada 2024 menjadi Rp14,47 miliar pada 2025, atau turun sekitar 21,7 persen.
Selain itu, pendapatan perusahaan disebut masih sangat bergantung pada sektor beton yang menyumbang sekitar 84 persen dari total pendapatan, sementara margin laba hanya berada di kisaran 1,9 persen. Di sisi lain, perusahaan juga dibayangi piutang usaha sebesar Rp8,65 miliar dengan masa penagihan sekitar 218 hari, serta beban usaha yang mencapai Rp5,62 miliar.
DPRD NTB bahkan menilai perusahaan belum sepenuhnya sehat dan membutuhkan restrukturisasi utang serta diversifikasi usaha.
Muhammad Ramadhan menegaskan bahwa angka-angka tersebut memperlihatkan PT GNE sedang berdiri di atas fondasi yang belum kokoh. Ia menyebut ketergantungan pada satu sektor usaha sangat berbahaya bagi keberlanjutan perusahaan, apalagi ketika kemampuan menghasilkan keuntungan masih sangat tipis.
Dalam pandangannya, kondisi seperti ini tidak boleh ditutupi dengan narasi “membaik” tanpa keberanian membuka seluruh persoalan kepada publik.
“Kalau pendapatan turun, margin laba tipis, piutang menumpuk, dan utang masih menggunung, maka pertanyaannya sederhana: selama ini PT GNE ini dikelola dengan visi bisnis yang sehat atau hanya dibiarkan berjalan tanpa arah yang jelas? Pemerintah daerah harus jujur kepada rakyat NTB,” lanjutnya.
EW LMND NTB juga mendesak agar Gubernur NTB, jajaran pemegang saham, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan pembinaan terhadap BUMD tidak hanya berhenti pada pergantian direksi atau pembenahan administratif semata.
Menurut Muhammad Ramadhan, yang dibutuhkan saat ini adalah audit evaluatif menyeluruh, baik terhadap pola bisnis, efektivitas penggunaan penyertaan modal, hingga tanggung jawab manajerial para pihak yang selama ini terlibat dalam pengelolaan PT GNE.
Ia menilai, apabila BUMD terus diselamatkan tanpa pembenahan total, maka daerah hanya sedang menunda ledakan masalah yang lebih besar di masa depan.
Dalam konteks itu, EW LMND NTB mengingatkan bahwa uang yang berputar dalam BUMD pada dasarnya adalah uang publik yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka, bukan dikelola dalam ruang gelap dan penuh kompromi politik.
“BUMD itu bukan alat distribusi jabatan, bukan juga tempat parkir kepentingan elite. Kalau PT GNE terus dibiarkan seperti ini tanpa pembenahan serius, maka rakyat NTB berhak curiga bahwa ada kegagalan besar dalam tata kelola yang selama ini sengaja dibiarkan,” tegasnya lagi.
Sebagai bentuk sikap, EW LMND NTB meminta agar pemerintah daerah dan DPRD NTB tidak berhenti pada sorotan normatif semata, melainkan menindaklanjutinya dengan langkah konkret, terbuka, dan terukur.
Organisasi tersebut menilai, momentum sorotan publik terhadap PT GNE harus dijadikan pintu masuk untuk melakukan reformasi total terhadap pengelolaan seluruh BUMD di NTB agar benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, pembangunan ekonomi daerah, dan akuntabilitas keuangan.
Muhammad Ramadhan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa EW LMND NTB akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari kontrol sosial mahasiswa terhadap arah kebijakan ekonomi daerah.
“Kami tidak ingin BUMD hanya hidup di atas suntikan modal dan narasi pencitraan. PT GNE harus dibenahi secara total. Kalau tidak, maka BUMD ini hanya akan menjadi simbol kegagalan tata kelola ekonomi daerah di NTB,” pungkasnya. (Red)
