Mataram, SIAR POST – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) NTB melontarkan kritik keras terhadap Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Iqbal atas pelantikan Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTB.
Organisasi tersebut menilai keputusan menunjuk figur dari luar daerah untuk menduduki jabatan strategis tertinggi birokrasi di NTB merupakan bukti bahwa jargon meritokrasi yang selama ini digaungkan Gubernur Iqbal tidak lebih dari sekadar retorika politik.
Ketua EW LMND NTB, Muhammad Ramadhan, menegaskan bahwa penunjukan Abul Chair yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur menunjukkan adanya ketidakpercayaan pemerintah provinsi terhadap kapasitas pejabat senior daerah sendiri.
“Jika jabatan Sekda saja harus diisi oleh orang dari luar daerah, maka publik patut mempertanyakan: apakah Gubernur menganggap NTB kehabisan kader birokrasi? Di mana letak meritokrasi yang selama ini dibanggakan jika putra-putri terbaik daerah sendiri justru tidak dipercaya memimpin birokrasi di tanahnya?” tegas Ramadhan.
Menurutnya, Sekretaris Daerah bukan sekadar jabatan administratif, melainkan posisi sentral yang menjadi perpanjangan tangan gubernur dalam menggerakkan seluruh sistem pemerintahan daerah.
Karena itu, figur Sekda haruslah sosok yang memahami kondisi objektif daerah, kultur birokrasi internal, karakter kepala-kepala OPD, serta kompleksitas tantangan pembangunan NTB.
Ramadhan menilai keputusan tersebut berpotensi menghambat efektivitas realisasi visi besar pemerintah provinsi, yakni program “NTB Makmur Mendunia”, karena jabatan Sekda kini diisi oleh figur yang dinilai belum memahami secara mendalam kondisi birokrasi dan kebutuhan pembangunan daerah.
“Bagaimana visi NTB Makmur Mendunia bisa berjalan efektif jika tangan kanan gubernur justru belum memahami watak birokrasi NTB, belum mengenal karakter kepala OPD, dan belum membaca secara utuh persoalan administratif serta tata kelola pemerintahan daerah? Ini berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, miskomunikasi birokrasi, dan lambannya eksekusi kebijakan,” lanjutnya.
EW LMND NTB juga menyoroti bahwa pengangkatan pejabat strategis dari luar daerah dapat dibaca sebagai bentuk kegagalan kaderisasi birokrasi di internal Pemerintah Provinsi NTB, atau bahkan indikasi bahwa penempatan jabatan strategis tidak sepenuhnya didasarkan pada merit system yang objektif.
Atas dasar itu, EW LMND NTB mendesak Gubernur Iqbal untuk membuka secara transparan kepada publik indikator dan parameter objektif yang digunakan dalam penunjukan Sekda tersebut agar tidak menimbulkan kesan bahwa meritokrasi hanya dijadikan jargon pencitraan politik.
“Kami tidak menolak siapa pun karena asal daerahnya. Tapi jabatan Sekda adalah jantung birokrasi daerah. Maka penunjukannya harus berbasis kebutuhan strategis daerah, bukan sekadar pertimbangan formal administratif. Jika tidak, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi masa depan reformasi birokrasi di NTB,” tutup Ramadhan. (Red)
