Aksi besar mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa terus meluas. Setelah Dompu dan Poto Tano, kini Pelabuhan Sape di Bima menjadi titik baru gelombang perjuangan PPS.
BIMA, NTB (SIAR POST) – Gelombang aksi menuntut percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) semakin meluas di Pulau Sumbawa. Setelah rencana penutupan akses jalan di Kabupaten Dompu dan aksi besar di Pelabuhan Poto Tano, kini demonstrasi besar juga akan digelar di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Selasa (2/6/2026).
Berdasarkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi yang beredar dan ditandatangani pengurus Lembaga Pemerhati Hukum Kebijakan dan Keadilan (LPH-KK), aksi tersebut diperkirakan melibatkan sekitar 1.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
Massa dijadwalkan mulai berkumpul sejak pukul 08.00 WITA di kawasan Cabang 4 Sape sertai tidak hanya berupa orasi dan penyampaian aspirasi, tetapi juga konvoi keliling serta seruan boikot aktivitas Pelabuhan Sape sebagai bentuk tekanan politik agar pemerintah segera menindaklanjuti pembentukan PPS.
Ketua Umum LPH-KK, Abdul Munir, bersama jajaran koordinator lapangan menyatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Mereka menuntut Presiden Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI segera membuka moratorium pembentukan daerah otonomi baru serta mempercepat pembahasan regulasi yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
“Pulau Sumbawa secara hukum dinilai telah memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonom baru. Karena itu pemerintah pusat diminta segera memberikan kepastian terhadap aspirasi masyarakat,” demikian salah satu poin tuntutan dalam surat aksi tersebut.
Gelombang Aksi PPS Semakin Meluas
Aksi di Pelabuhan Sape menambah daftar titik strategis yang menjadi pusat gerakan PPS dalam beberapa hari terakhir.
Sebelumnya, Aliansi Presidium PPS Kabupaten Dompu telah mengumumkan rencana penutupan total akses keluar-masuk wilayah Dompu di jalur perbatasan Desa O’o dan Desa Mangge Asi. Aksi tersebut diperkirakan melibatkan lebih dari 500 massa.
Tidak hanya itu, gerakan PPS juga telah menggema di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, yang menjadi pintu utama penghubung Pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok.
Aliansi PPS menilai perjuangan pembentukan provinsi baru yang telah berlangsung lebih dari dua dekade belum mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat.
Karena itu, berbagai elemen masyarakat memilih meningkatkan tekanan melalui aksi massa di sejumlah titik vital transportasi dan ekonomi.
DPRD Dompu Beri Dukungan
