Pertanyaan yang layak diajukan bukan semata mengapa IPM meningkat, melainkan apakah setiap rupiah APBD telah benar-benar diarahkan pada program yang mampu mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan memperkecil kesenjangan antarwilayah.
Naiknya IPM patut diapresiasi sebagai indikator kemajuan pembangunan manusia. Namun selama 652 ribu warga NTB masih hidup dalam kemiskinan dan kondisi pasar kerja belum sepenuhnya stabil, ruang evaluasi terhadap arah dan efektivitas pembangunan tetap terbuka.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat di meja makan, di tempat kerja, dan dalam kualitas hidup sehari-hari.
Sebelumnya, Satu tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda ditandai dengan capaian positif di sektor pembangunan manusia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 mencapai 73,97, meningkat dari 73,10 pada tahun 2024.
Kenaikan sebesar 0,87 poin atau 1,19 persen ini menempatkan IPM NTB tetap berada dalam kategori tinggi, sekaligus menjadi salah satu peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Capaian ini mempertegas arah kebijakan pemerintahan Iqbal–Dinda yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. (Red).
