BALI, SIAR POST – Sebuah gagasan besar yang berpotensi mengubah wajah pariwisata Indonesia dilontarkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal.
Ia menawarkan konsep menjadikan Bali sebagai destinasi wisata hijau (green tourism) kelas dunia dengan pasokan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) yang berasal dari NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ide tersebut disampaikan dalam Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali, Selasa (14/7/2026), saat menjadi panelis pada forum bertema From Ambition to Action: Scaling the 100 GW Solar Frontier for National Energy Sovereignty.
Menurut Miq Iqbal, Bali memiliki peluang besar menjadi destinasi wisata yang sepenuhnya menggunakan energi bersih tanpa harus membangun pembangkit listrik baru.
Kebutuhan listrik Pulau Dewata, kata dia, dapat dipenuhi melalui potensi energi surya yang sangat besar di NTB dan NTT.
“Bayangkan Bali menjadi destinasi wisata yang benar-benar 100 persen hijau. Bali tidak perlu lagi membangun pembangkit listrik sendiri karena kebutuhan energinya dapat dipasok dari NTB dan NTT,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan, NTB memiliki modal yang sangat kuat untuk mendukung visi tersebut. Saat ini terdapat 77 bendungan, termasuk 15 bendungan besar yang dinilai ideal dikembangkan sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga surya terapung (floating solar photovoltaic).
Jika sekitar 20 persen luas genangan bendungan dimanfaatkan untuk pemasangan panel surya, NTB diperkirakan mampu menghasilkan lebih dari 500 megawatt (MW) listrik. Dipadukan dengan potensi energi NTT, kedua provinsi diproyeksikan mampu memasok sekitar 5 hingga 7 gigawatt (GW) listrik dalam lima tahun mendatang.
Untuk merealisasikan konsep itu, Miq Iqbal mendorong pembangunan super grid yang menghubungkan sistem kelistrikan Bali, NTB, dan NTT. Interkoneksi tersebut diyakini akan menciptakan sistem kelistrikan yang lebih andal, meningkatkan porsi energi terbarukan, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi NTB juga menyiapkan program NTB Capital sebagai jaminan bagi investor yang ingin menanamkan modal di sektor energi hijau.
Melalui skema tersebut, pemerintah akan mempercepat proses perizinan serta membantu penyelesaian berbagai persoalan sosial di sekitar lokasi investasi.
Selain menarik investasi, Gubernur NTB juga mengusulkan penyempurnaan regulasi nasional agar pengembangan energi baru terbarukan berlangsung lebih cepat.
Salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk membangun sistem kelistrikan mandiri (off-grid), termasuk di kawasan pariwisata seperti Mandalika yang memiliki potensi pembangkit listrik tenaga surya sekitar 100 MW.
Ia juga mendorong pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk memasarkan listrik berbasis energi terbarukan secara fleksibel, baik kepada konsumen domestik maupun pasar internasional, tanpa mengganggu sistem kelistrikan nasional.
Gagasan tersebut mendapat dukungan dari Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena. Menurutnya, NTT memiliki potensi energi baru terbarukan mencapai 396 GW, didukung intensitas sinar matahari yang tinggi dan musim kemarau yang panjang, sehingga sangat prospektif menjadi pusat investasi energi surya.
Kolaborasi Bali, NTB, dan NTT dinilai bukan hanya menjadi langkah menuju kemandirian energi nasional, tetapi juga membuka peluang lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi hijau baru di kawasan timur Indonesia.
Jika terealisasi, Bali dapat memperkuat citranya sebagai destinasi wisata berkelanjutan kelas dunia, sementara NTB dan NTT bertransformasi menjadi lumbung energi bersih yang menopang masa depan pariwisata dan ekonomi Indonesia. (Red)
