Tindak Lanjut BPK meminta Pemerintah Provinsi NTB dan manajemen RSUD Provinsi NTB untuk memperketat pengawasan terhadap setiap transaksi pengadaan barang dan jasa.
Kemudian mewajibkan laporan tertulis atas setiap potongan harga, diskon, bonus, atau cashback yang diperoleh dan menindaklanjuti temuan ini untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan uang daerah. (Red).
Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa niat baik pemerintah untuk membantu rakyat sia-sia jika tidak…
Kondisi ini berisiko membuat alat pertanian rusak, usang, atau bahkan hilang sebelum sempat digunakan petani,…
BIMA, SIAR POST – Polemik dugaan perselingkuhan yang melibatkan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di…
Sesuai agenda, Api PORPROV NTB XII akan bermalam atau disemayamkan di Kantor Bupati Dompu sebelum…
LOMBOK TENGAH, SIAR POST | Sebuah video yang diunggah akun TikTok @Andrealfian mendadak menjadi perbincangan…
Dalam rincian realisasi BTT, anggaran terbesar digunakan BPBD untuk kegiatan tanggap darurat banjir sebesar sekitar…
