LOMBOK UTARA,SIARPOST— Krisis air bersih di kawasan Gili kembali menjadi sorotan setelah terhentinya suplai air berdampak langsung terhadap aktivitas pariwisata. Di tengah kondisi high season, persoalan tersebut bahkan disebut telah membuat ratusan wisatawan memilih meninggalkan kawasan Gili.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Hakamah, meminta Pemerintah Daerah bergerak cepat mencari jalan keluar. Menurutnya, persoalan air di kawasan Gili tidak bisa dibiarkan berlarut karena menyangkut kenyamanan wisatawan sekaligus keberlangsungan sektor pariwisata daerah.
Hakamah mengaku menerima langsung keluhan dari masyarakat Gili maupun pelaku usaha pariwisata terkait kondisi tersebut. Salah satu informasi yang diterimanya menyebut sekitar 300 tamu meninggalkan kawasan wisata setelah mengalami persoalan ketersediaan air.
“Ini persoalan tidak bisa kita diamkan begitu saja. Apalagi sekarang high season, Jangan sampai tamu-tamu kita kecewa,” kata Hakamah,Senin 07/09/2026
Ia menilai kondisi tersebut harus segera direspons karena wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, merupakan bagian penting dari pergerakan ekonomi di kawasan Gili. Jika persoalan air terus berlangsung, bukan hanya pengusaha yang terdampak, tetapi juga daerah yang menggantungkan penerimaan dari aktivitas pariwisata.
Hakamah bahkan mendorong Pemerintah Provinsi NTB ikut turun tangan apabila persoalan tersebut tidak kunjung mendapatkan penyelesaian di tingkat kabupaten.
Menurutnya, persoalan Gili tidak hanya menjadi kepentingan Lombok Utara, tetapi juga berkaitan dengan wajah pariwisata NTB. Terlebih, kawasan Gili selama ini menjadi salah satu magnet utama wisatawan yang datang ke NTB.
“Ini persoalan bukan Lombok Utara saja, tapi persoalan Nusa Tenggara Barat. Visi-misi Gubernur pariwisata mendunia. Mendunianya ini, air tidak ada. Malu kita,” tegasnya.
Untuk jangka pendek, Hakamah menilai pemerintah perlu mengambil langkah darurat agar suplai air kembali tersedia. Ia menyebut perpanjangan kebijakan atau diskresi dapat dipertimbangkan selama pemerintah menyiapkan solusi yang lebih permanen.
“Jangka pendek, buka lagi. Pemerintah memperpanjang lagi. Diskresi itu kan ini dalam keadaan darurat. Perpanjang sebulan, dua bulan, tiga bulan, saya kira itu solusi yang paling tepat saat ini,” ujarnya.
Menurut Hakamah, langkah tersebut dapat menjadi solusi sementara agar aktivitas pariwisata tidak semakin terganggu. Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.
“Walaupun mungkin solusi memperpanjang ini tidak tepat karena masih ada hal-hal yang mungkin dilanggar, tetapi saya kira itu jalan yang terbaik ketimbang kita mudarat,” katanya.
Ia juga menyoroti langkah pemerintah yang menyiapkan suplai air dari daratan untuk mengatasi kondisi darurat. Menurutnya, pemerintah perlu menghitung secara matang kapasitas air yang dapat diangkut, biaya, hingga sumber anggarannya.
Lebih jauh, Hakamah kembali menawarkan solusi yang pernah didorong DPRD KLU, yakni membangun jaringan pipa bawah laut dari Pulau Lombok menuju Gili Meno hingga Gili Trawangan.
Ia menyebut masyarakat Gili Meno sebelumnya juga menginginkan suplai air dari daratan seperti yang diterapkan di Gili Air.
“Lebih baik itulah. Apa yang tidak bisa? Ngebornya di Pulau Lombok kan bisa. Tarik dengan mesin sampai ke sana,” ujarnya.
Menurut Hakamah, ketergantungan terhadap satu sumber suplai air perlu dikurangi. Pemerintah daerah, kata dia, dapat menggunakan APBD melalui perangkat daerah terkait untuk membangun infrastruktur air tersebut dan selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada PDAM.
“Kalau memang tidak ada titik temu, ya sudah, putus. Mari kita berembuk dengan APBD yang ada lewat PUPR, kita tanam pipa bawah laut terus ke sana, serahkan ke PDAM yang mengelola. Kita hidup mandiri,” tegasnya.
Ia menilai keberadaan lebih dari satu sumber suplai air juga penting untuk menjaga ketahanan pariwisata di kawasan Gili. Dengan demikian, ketika salah satu sistem mengalami persoalan, aktivitas masyarakat dan wisatawan tidak langsung lumpuh.
“Jangan monopoli. Harus ada yang lain. Ketika TCN tutup, ini masih hidup,” katanya.
Hakamah juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyediaan air di kawasan Gili, termasuk dampaknya terhadap lingkungan laut.
Ia menilai setiap solusi penyediaan air harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem Gili yang menjadi modal utama pariwisata.
“Apakah 20 tahun masih ada orang datang ke sana kalau dia kotor, merusak karang? Ini juga harus kita pikirkan. Mudaratnya harus kita pikirkan,” ujarnya.
Karena itu, menurutnya, pemerintah dan pihak terkait harus duduk bersama mencari titik temu. Jika kerja sama penyediaan air dapat dilanjutkan, ia meminta seluruh proses dilakukan sesuai aturan dan tidak kembali menimbulkan persoalan hukum maupun lingkungan.
“Kalau memang sudah ada titik temu, dilanjutkan silakan. Tetapi kalau tidak ada titik temu, ya sudah, putus,” katanya.
Hakamah menegaskan DPRD pada posisi mendorong pemerintah eksekutif agar segera mengambil keputusan. Ia berharap komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, asosiasi pariwisata Gili, serta pemerintah provinsi diperkuat agar persoalan tidak terus berulang.
“Pak Bupati harus segera mencari solusi dan mudah-mudahan segera bisa diatasi,” pungkasnya.(Niss)
