“Ke depan kami ingin memperkuat literasi ekonomi kreatif sampai lapisan bawah. Perangkat kebijakannya juga harus kita perkuat. Kita berharap di periode kedua ini, kabupaten/kota sudah memiliki Perda Ekonomi Kreatif,” ungkap Yeyen.
Target tersebut menjadi salah satu agenda yang dapat diperjuangkan melalui sinergi antara Gekrafs, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan.
Dengan jejaring pengurus yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, Gekrafs diharapkan mampu membantu menghubungkan kebutuhan pelaku usaha dengan program pendampingan, promosi, pengembangan produk, dan peluang pemasaran.
Tantangan Mengubah Jejaring Menjadi Manfaat bagi Pelaku Usaha
Besarnya jejaring organisasi menjadi modal awal, tetapi dampaknya terhadap ekonomi kreatif tetap bergantung pada pelaksanaan program di lapangan.
Pelaku UMKM membutuhkan lebih dari sekadar dukungan organisasi. Mereka juga memerlukan peningkatan kualitas produk, akses pembiayaan, pemasaran, pendampingan usaha, serta kepastian dukungan kebijakan.
Karena itu, tantangan bagi para ketua DPC Gekrafs di NTB adalah menerjemahkan pengalaman, posisi, dan jaringan yang dimiliki menjadi program yang menyentuh kebutuhan pelaku ekonomi kreatif.
Jika kolaborasi tersebut berjalan efektif, Gekrafs berpeluang menjadi penghubung antara pelaku usaha, pemerintah, lembaga legislatif, dan pasar.
Pada akhirnya, keberhasilan kepengurusan tidak hanya dilihat dari komposisi tokoh yang bergabung, tetapi juga dari kontribusinya dalam melahirkan usaha baru, memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperkuat ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak pembangunan NTB. (Red)
