LOMBOK UTARA,SIARPOST– Rencana pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalami penyesuaian. Dari rencana awal sekitar 7.000 titik lampu jalan, jumlah yang akan dikerjasamakan kini diperkirakan berada di bawah 5.000 titik.
Penyesuaian tersebut dilakukan agar beban pembiayaan proyek tidak melampaui kemampuan fiskal daerah, khususnya dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pemkab KLU memilih menghitung ulang kebutuhan titik lampu dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan kemampuan pendapatan daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) KLU, Hermanto, mengatakan, hasil survei lapangan menjadi salah satu dasar untuk menentukan jumlah titik APJ yang realistis dikerjasamakan melalui skema KPBU.
Menurutnya, pembahasan saat ini tidak lagi sebatas rencana pengadaan ribuan lampu jalan, tetapi mulai masuk pada pembagian tugas, pemetaan kondisi eksisting, hingga persiapan memperkenalkan proyek tersebut kepada calon investor.
“Jumlahnya berkurang. Dari kisaran sebelumnya, sekarang di bawah 5.000 titik. Pokoknya tidak boleh melebihi kemampuan anggaran dari pajak penerangan jalan yang kita terima,” ungkap Hermanto.rabu 18/11/2026
Dia menjelaskan, penerimaan PPJ KLU berdasarkan laporan Bapperida telah meningkat menjadi sekitar Rp18 miliar. Namun, angka tersebut tetap harus diperhitungkan secara hati-hati karena menjadi salah satu sumber pembiayaan yang menopang keberlanjutan kerja sama jangka panjang.
Di sisi lain, Pemkab melihat masih ada peluang meningkatkan penerimaan PPJ. Salah satunya melalui penguatan koordinasi dan pendataan bersama PLN, terutama menyusul pertumbuhan permukiman dan perumahan baru di wilayah Lombok Utara.
Hermanto mencontohkan daerah lain yang mampu meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan hingga dua kali lipat melalui kerja sama dengan pihak terkait. Pola serupa dinilai bisa dipelajari untuk memperkuat kapasitas fiskal KLU.
Sembari mematangkan jumlah titik, Pemkab juga mulai menyiapkan tahapan market sounding atau penjajakan pasar kepada calon investor. Kegiatan pertama direncanakan berlangsung di kantor PTPI Jakarta untuk memperkenalkan rencana KPBU APJ di Lombok Utara.
Tahapan tersebut belum berarti investor yang hadir otomatis akan mengikuti proses lelang. Market sounding lebih diarahkan untuk memberikan gambaran awal mengenai proyek, kebutuhan titik lampu, serta peluang investasi yang ditawarkan pemerintah daerah.
Penjajakan pasar tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada Februari 2027 di Lombok Utara. Dalam tahapan ini, calon investor diharapkan dapat melihat langsung kondisi wilayah dan lokasi yang menjadi sasaran pemasangan APJ.
Terkait lokasi, Hermanto menyebut prioritas pemasangan akan diarahkan pada jalan nasional, jalan provinsi, serta sejumlah ruas jalan kabupaten. Terutama jalur yang memiliki keterkaitan dengan kawasan pariwisata dan pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, penggunaan ruas jalan nasional dan provinsi masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan Balai Jalan Nasional serta Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Hal ini berkaitan dengan kewenangan masing-masing instansi dalam penempatan fasilitas penerangan jalan.
“Yang perlu diseriusi sekarang adalah koordinasi dengan Balai Jalan Nasional dan Dinas Perhubungan Provinsi, karena ada beberapa titik yang berada di jalan nasional dan provinsi,” jelasnya.
Dari sisi jadwal, Pemkab KLU memperkirakan proses pelelangan dapat berlangsung sekitar Maret 2027 apabila seluruh tahapan persiapan berjalan lancar.
Pemkab bahkan menargetkan penandatanganan kontrak atau dimulainya pelaksanaan proyek bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Utara pada 21 Juli 2027.
Meski demikian, manfaat proyek tidak harus menunggu seluruh titik terpasang. Hermanto berharap, apabila kontrak dapat direalisasikan pada 2027, sebagian titik penerangan sudah bisa mulai menyala pada akhir tahun tersebut.
Sementara penerangan secara lebih luas ditargetkan mulai dirasakan masyarakat pada 2028.
Dengan penyesuaian jumlah titik dan penghitungan kemampuan PPJ, Pemkab KLU berupaya memastikan proyek KPBU APJ tidak hanya menjawab kebutuhan penerangan jalan, tetapi juga tetap terukur dari sisi pembiayaan daerah.(Niss)
