SUMBAWA, SIARPOST.COM – Menjelang berakhirnya tahun 2026, Presidium Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar menepati komitmen penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) pada Desember 2026.
Desakan tersebut muncul seiring semakin dekatnya tenggat waktu yang sebelumnya disampaikan jajaran Kemendagri dalam sejumlah forum resmi bersama Komisi II DPR RI. Presidium Aliansi PPS meminta pemerintah pusat tidak kembali mengundur target penyelesaian regulasi yang dinilai menjadi pintu penting bagi kepastian masa depan pemekaran daerah di Indonesia.
Presiden Presidium Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, menegaskan bahwa kepastian penyelesaian Desartada pada Desember 2026 sangat penting, terutama bagi perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa.
Menurutnya, masyarakat Pulau Sumbawa telah menunggu kejelasan regulasi tersebut setelah perjuangan pemekaran berlangsung lebih dari satu dekade.
“Kami mencatat secara saksama pernyataan resmi dari jajaran Kemendagri yang menargetkan Desartada rampung pada Desember 2026 sebagai pijakan evaluasi dan acuan pemekaran wilayah. Kini waktu tinggal hitungan pekan menuju penghujung tahun. Masyarakat Pulau Sumbawa menagih janji tersebut agar tidak berhenti sekadar menjadi wacana,” tegas Sahril Amin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai, kejelasan peta jalan penataan daerah menjadi kebutuhan mendesak agar perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa memiliki arah dan kepastian hukum.
Terlebih, aspirasi pembentukan provinsi baru tersebut telah diperjuangkan secara konsisten oleh berbagai elemen masyarakat bersama pemerintah daerah di Pulau Sumbawa selama lebih dari sepuluh tahun.
Presidium Aliansi PPS berpandangan, ketidakpastian regulasi dan penundaan yang terus berulang berpotensi memperlambat upaya pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta efektivitas rentang kendali pemerintahan di wilayah timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tiga Tuntutan Presidium Aliansi PPS kepada Pemerintah Pusat
Melalui pernyataan resminya, Presidium Aliansi PPS menyampaikan tiga tuntutan strategis kepada pemerintah pusat.
Pertama, mendesak Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri memastikan RPP Penataan Daerah dan RPP Desartada benar-benar diselesaikan serta disahkan sesuai target Desember 2026. PPS meminta agar tidak ada lagi penundaan hingga tahun berikutnya.
Kedua, meminta Kemendagri membuka secara transparan peta jalan atau roadmap pembukaan moratorium pemekaran daerah. Termasuk menjelaskan tahapan dan mekanisme yang akan ditempuh setelah Desartada disahkan, khususnya terkait tindak lanjut berkas usulan DOB Provinsi Pulau Sumbawa yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat.
Ketiga, mendesak pemerintah pusat bersama DPR RI memberikan prioritas pembahasan terhadap usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa setelah kerangka hukum Desartada diberlakukan.
PPS menilai, usulan tersebut layak mendapat perhatian serius karena didukung kesiapan infrastruktur, dukungan kepala daerah dan DPRD di seluruh wilayah Pulau Sumbawa, serta pertimbangan strategis dari sisi geopolitik dan ekonomi kawasan.
Sahril Amin menegaskan, perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukan semata-mata keinginan untuk memekarkan wilayah secara administratif. Lebih dari itu, pemekaran dinilai sebagai salah satu upaya memperjuangkan keadilan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Perjuangan PPS bukan sekadar ambisi pemekaran administratif, melainkan kebutuhan mendesak untuk keadilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di lima kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa. Kami siap mengawal proses ini hingga akhir tahun dan memastikan suara masyarakat Pulau Sumbawa didengar oleh negara,” pungkasnya.
Sebagai wadah konsolidasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, pemuda, dan akademisi, Presidium Aliansi PPS menghimpun aspirasi dari lima kabupaten/kota, yakni Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.
Kini, menjelang penghujung 2026, perhatian masyarakat Pulau Sumbawa tertuju pada komitmen pemerintah pusat. Apakah target penyelesaian Desartada pada Desember benar-benar terealisasi atau kembali tertunda, menjadi hal yang dinantikan dalam perjalanan panjang perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. (Red)
