Pemilik usaha Biliar saat diwawancarai di Mataram, Rabu (18/6/2025). Foto istimewa
Mataram, SIARPOST — Pemilik East Billiard Mataram, Gusti Vhysnu Punar, mengaku geram terhadap ulah oknum pengurus cabang olahraga (Cabor) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kota Mataram yang diduga mencoba memanfaatkan penyelenggaraan turnamen “Fun Match Billiard” sebagai ajang mencari keuntungan pribadi.
Turnamen yang rencananya digelar pada 5–6 Juli 2025 ini, menurut Vhysnu, justru dijadikan ladang pungutan liar oleh oknum tersebut. Padahal, turnamen tersebut diselenggarakan sebagai ajang pembinaan untuk menggali potensi pemula di dunia olahraga biliar.
“Kami kira kehadiran POBSI untuk mendukung pencarian bibit atlet. Ternyata malah seperti memanfaatkan momen ini untuk kepentingan pribadi,” ujar Vhysnu, yang juga berprofesi sebagai pengacara, Rabu (18/6/2025).
Fun Match itu sendiri, kata dia, disiapkan dengan hadiah sebesar Rp5 juta dan ditujukan untuk menjaring anak muda berbakat yang selama ini latihan di rumah biliar miliknya di Jalan Udayana, Kota Mataram.
BACA JUGA : Galian C Ilegal Merajalela di Sumbawa Barat, Polda NTB dan ESDM Didesak Bertindak Tegas: Ini Kata Kapolres
Namun, alih-alih mendapat dukungan, pihaknya justru mendapatkan teguran dan ancaman dari oknum POBSI.
Oknum itu mengklaim bahwa turnamen tidak boleh digelar tanpa izin resmi dari POBSI NTB, dan memaksa penyelenggara untuk mengikuti sejumlah syarat, termasuk membayar “jatah” dan honor wasit.
“Diminta 5 persen dari total hadiah, belum lagi biaya honor lima wasit dari mereka sebesar minimal Rp250 ribu per orang, plus konsumsi, alat tulis, piala, perizinan, dan seragam—semua dibebankan ke kami,” keluh Vhysnu.
Lebih parah lagi, pihaknya juga diwajibkan menurunkan tarif sewa meja dari Rp35 ribu menjadi Rp25 ribu per jam, dengan Rp10 ribu per jamnya disetor ke pihak POBSI.
BACA JUGA : BKSDA NTB Finalisasi Peta Jalan Konservasi Kakatua Kecil Jambul Kuning, Jadi Contoh Nasional
“Kami kecewa. Event pembinaan seperti ini malah dihambat oleh kepentingan kelompok tertentu. Tapi saya tetap akan jalankan turnamen ini meski tanpa restu mereka, karena tidak ada aturan hukum yang saya langgar,” tegasnya.
Ia bahkan mengancam akan melaporkan dugaan pungli ini ke KONI NTB dan membawa kasus tersebut ke ranah pidana jika tekanan tersebut terus berlanjut.
“Ini sudah mengarah pada pemerasan dan pungutan liar. Kalau dibiarkan, pemilik-pemilik biliar lain akan bernasib sama,” ujarnya.
Panitia Minta Penjelasan, POBSI Bungkam
Panitia pelaksana turnamen, Affifudin, mengaku telah memberi kesempatan kepada pihak POBSI untuk memberikan klarifikasi soal pungutan dan kewajiban izin, namun hingga kini belum ada tanggapan.
“Kami minta penjelasan soal potongan 5 persen, tapi tak kunjung dijawab. Ini bukan kali pertama, sebelumnya juga ada turnamen yang dikenai syarat serupa hingga penyelenggara merugi,” ungkapnya.
BACA JUGA : CV Luwes Nekat Nambang Tanpa Izin, ESDM: Berkas Memang Ditolak, Polisi Diminta Jangan Tutup Mata!
Menurutnya, tidak ada aturan baku yang mewajibkan penyelenggara turnamen pemula seperti Fun Match untuk mengantongi izin resmi dari POBSI NTB.
Bahkan penggunaan logo POBSI di brosur biasanya hanya berlaku jika penyelenggara secara resmi meminta pengesahan.
KONI NTB Angkat Bicara: Tidak Dibenarkan Ada Pungutan
Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan praktik tidak sehat yang terjadi di tubuh organisasi olahraga tersebut.
“Saya terganggu juga dengar seperti ini. Kalau benar, ini sangat tidak bisa dibenarkan. Akan kami tertibkan dan bina jika terbukti,” ujarnya.
Mori menegaskan bahwa turnamen justru harus didukung agar bisa mencetak atlet. Permintaan potongan hadiah dan biaya sewa meja oleh oknum POBSI dinilainya tidak etis dan berpotensi melanggar aturan.
“Semakin banyak turnamen, harusnya POBSI makin senang. Dari situ lahir bibit atlet. Tapi semua harus prosedural, termasuk penggunaan wasit yang punya lisensi. Kalau tidak, hasil turnamen tidak bisa jadi rujukan resmi,” tandasnya.
Meski demikian, Mori belum bisa mengambil sikap tegas sebelum ada laporan resmi dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Ia mendorong semua pihak yang merasa dirugikan segera menyampaikan laporan resmi ke KONI atau lembaga olahraga terkait agar dapat ditindaklanjuti secara profesional.
Redaksi____
