Jika dibiarkan, negara dan rakyat bisa kehilangan hak atas tanah dan bangunan yang dibeli dari uang rakyat sendiri.
BACA JUGA : Miliaran Rupiah Hilang? BPK Temukan Kejanggalan Pajak Hotel, Restoran dan Parkir di Sumbawa Barat
“Kalau sampai ada yang mengklaim, menggugat, atau tiba-tiba ada mafia tanah masuk, apa yang bisa dibuktikan? Dokumennya tidak ada. Negara bisa kalah di pengadilan,” ujar salah satu aktivis asal Sumbawa Barat, Yuni Bouthany saat diwawancarai, Minggu (29/6/2025).
Masyarakat dan DPRD didesak untuk mendorong Pemkab Sumbawa Barat segera melakukan langkah-langkah penyelamatan aset. Penertiban administrasi dan percepatan sertifikasi harus menjadi prioritas utama Bupati dan jajarannya.
Jika tidak, triliunan rupiah aset rakyat hanya akan menjadi angka kosong di neraca keuangan, tanpa kekuatan hukum yang bisa melindunginya.
Laporan ini menjadi alarm keras bagi seluruh pihak. Kenaikan angka aset bukan hanya soal prestasi akuntansi. Tanpa pengamanan dan sertifikasi yang jelas, semua itu bisa berubah menjadi kerugian permanen. Saatnya Pemkab Sumbawa Barat bertindak cepat — sebelum semuanya terlambat.
