Dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik, kehadiran media pers bukan sekadar sebagai alat penyebaran informasi, melainkan juga mitra kritis dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Gagasan efisiensi anggaran, sejauh menyangkut komunikasi publik, seharusnya tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar jurnalisme yang menjamin hak publik atas informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bukan soal memboroskan anggaran, melainkan bagaimana anggaran digunakan secara tepat sasaran. Informasi yang salah justru jauh lebih mahal biayanya dalam jangka panjang,” ujar Prayogie menutup pernyataannya. (**)
