Dalam pernyataannya, organisasi ini juga meminta DPRD Provinsi NTB dan Pemerintah Provinsi NTB untuk segera turun tangan mengatasi konflik ini.
Jangan sampai masyarakat lokal tersingkir dari ruang hidup mereka sendiri atas nama investasi.
“Pantai bukan hanya milik investor. Pantai Tanjung Aan adalah milik masyarakat Sasak, bahkan milik semua rakyat NTB. Kami akan terus menyuarakan keadilan bagi masyarakat kecil yang kini terancam kehilangan ruang kehidupannya,” pungkasnya.
Redaksi____
MATARAM, SIAR POST | Setelah 12 tahun tanpa kabar, Marsinah Abu, Tenaga Kerja Wanita (TKW)…
Lombok Tengah, SIAR POST – Kisah pilu Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Sumbawa, Hartati (45),…
Praya, SIAR POST – Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, PT PLN…
Di akhir pernyataannya, Ny. Heny menekankan pentingnya menyeimbangkan modernisasi dengan kearifan lokal dalam mengemas tradisi….
Lombok Utara, SIARPOST–Gili Festival 2025 yang berlangsung sejak 18 hingga 20 Agustus berhasil menyedot perhatian,…
Lombok Utara, SIARPOST– Hubungan emosional antara Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta, S.I.K., dengan para…
