Dalam pernyataannya, organisasi ini juga meminta DPRD Provinsi NTB dan Pemerintah Provinsi NTB untuk segera turun tangan mengatasi konflik ini.
Jangan sampai masyarakat lokal tersingkir dari ruang hidup mereka sendiri atas nama investasi.
“Pantai bukan hanya milik investor. Pantai Tanjung Aan adalah milik masyarakat Sasak, bahkan milik semua rakyat NTB. Kami akan terus menyuarakan keadilan bagi masyarakat kecil yang kini terancam kehilangan ruang kehidupannya,” pungkasnya.
Redaksi____
MATARAM, SIAR POST – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa…
MATARAM (SIAR POST) – Dua perwira kepolisian yang pernah menjabat di Polres Bima Kota, Provinsi…
MATARAM, SIAR POST – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal telah secara resmi…
MATARAM, SIAR POST – Tas Ketak, salah satu kearifan budaya lokal Nusa Tenggara Barat (NTB)…
MATARAM, SIAR POST | Potensi kelautan Nusa Tenggara Barat (NTB) berupa mutiara berhasil menembus pasar…
Mataram, SIAR POST – Penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram melakukan Operasi…
