Dalam pernyataannya, organisasi ini juga meminta DPRD Provinsi NTB dan Pemerintah Provinsi NTB untuk segera turun tangan mengatasi konflik ini.
Jangan sampai masyarakat lokal tersingkir dari ruang hidup mereka sendiri atas nama investasi.
“Pantai bukan hanya milik investor. Pantai Tanjung Aan adalah milik masyarakat Sasak, bahkan milik semua rakyat NTB. Kami akan terus menyuarakan keadilan bagi masyarakat kecil yang kini terancam kehilangan ruang kehidupannya,” pungkasnya.
Redaksi____
MATARAM, SIAR POST – Baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa…
MATARAM, SIAR POST – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa penugasan dr. Jack sebagai…
MATARAM, NTB (SIAR POST) — Keputusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjuk Surya Bahari…
DOMPU, SIAR POST — Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Dompu menunjukkan kepeduliannya terhadap warga terdampak…
Lombok Utara,SIARPOST— Misteri kematian warga negara asing (WNA) asal Prancis, Poitou Noemie Lyna, yang ditemukan…
Lombok Utara,SIARPOST— Warga Kabupaten Lombok Utara kini tak perlu lagi bolak-balik kantor untuk mengurus izin…
