Mataram, SIAR POST — Gelagat tidak beres dalam persiapan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) ke-VIII 2025 mulai tercium. Kasta NTB, organisasi yang kerap vokal dalam isu keadilan sosial dan transparansi anggaran, pada Senin (7/7) mendatangi Sekretariat Panitia FORNAS di Kota Mataram.
Mereka mempertanyakan transparansi pengelolaan dana APBD senilai Rp28 miliar dan minimnya pelibatan UMKM lokal dalam kegiatan nasional yang tinggal menghitung hari.
Awalnya, Kasta NTB berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. Namun, melihat situasi Kota Mataram yang sedang dilanda banjir, aksi tersebut diubah menjadi dialog terbuka di halaman sekretariat.
BACA JUGA : GERAM Laporkan Dugaan Pelanggaran Tata Tertib DPRD Dalam Pembahasan RPJMD 2025–2029 ke Badan Kehormatan
“Kami datang membawa empati, tapi juga membawa pertanyaan kritis,” kata Zulfan Hadi, Koordinator Umum Kasta NTB.
Zulfan secara lugas menyoroti ketidaksiapan panitia di lapangan, baik secara teknis maupun administratif. Dengan waktu yang tersisa hanya 19 hari sebelum pelaksanaan FORNAS, publik belum diberi akses atas informasi anggaran dan daftar penyedia jasa.
“Uang rakyat Rp28 miliar ini jangan dikelola seperti proyek diam-diam. Ini hajat nasional, bukan acara keluarga,” tegasnya.
Perwakilan panitia, DA Malik dari Divisi Hukum, mengaku Ketua Panitia tidak hadir karena tengah menangani distribusi bantuan banjir.
Dialog dilanjutkan oleh Yunus, Deputi VII Bidang Audit FORNAS, yang mengklaim bahwa anggaran Rp28 miliar belum dicairkan sepenuhnya.
BACA JUGA : Seluruh Sistem Kelistrikan Kembali Normal, GM PLN UIW NTB Tinjau Langsung Lokasi Banjir di Mataram
Rinciannya: Rp3 miliar untuk kontingen dan Rp25 miliar untuk operasional. Menurut Yunus, 90 persen vendor yang mengajukan kerja sama berasal dari lokal NTB, namun hingga kini belum ada yang dikontrak karena masih dalam proses verifikasi legalitas.
Namun pernyataan itu tak memuaskan. Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris, menilai alasan-alasan tersebut sebagai bentuk ketertutupan.
“Publik berhak tahu siapa yang dapat proyek ini. Data anggaran dan vendor bukan rahasia negara. Kalau UMKM lokal hanya dilibatkan di pinggir, itu penghinaan terhadap semangat ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Sebagai tanggapan, panitia menyerahkan daftar sementara vendor kepada Kasta NTB. Tapi bagi organisasi ini, itu belum cukup.
Mereka menegaskan akan terus mengawal seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan FORNAS VIII, demi memastikan tidak ada praktik culas di balik gegap gempita pesta olahraga nasional tersebut.
“Kami tidak ingin event ini jadi panggung elitis yang meminggirkan rakyat kecil. Kalau perlu, kami buka semua data ke publik,” tutup Lalu Wink Haris.
Redaksi___
