Lombok Tengah, SIAR POST – Warga Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengeluhkan ketiadaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di wilayah mereka. Akibatnya, masyarakat terpaksa membuang sampah di pinggiran sungai, kondisi yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan warga.
“Kami tidak punya pilihan lain. Tidak ada tempat sampah di desa kami. Mau dibuang ke mana lagi kalau bukan ke sungai?” keluh Jaelani, warga setempat, kepada media ini, Senin (28/7/2025).
Menurut Jaelani, persoalan sampah ini sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum ada langkah serius dari pemerintah desa untuk menyediakan solusi konkret.
BACA JUGA : PLN Siaga Penuh Amankan Pasokan Listrik Untuk FORNAS VIII di NTB
“Pemerintah desa seperti tutup mata. Padahal ini masalah lingkungan yang sangat mendesak,” tegasnya.
Ia menyayangkan sikap abai pemerintah desa yang dinilainya tidak proaktif menyikapi persoalan tersebut. Bahkan, masyarakat merasa dibiarkan membuang sampah sembarangan tanpa adanya edukasi ataupun fasilitas dasar kebersihan.
“Setidaknya, tiap dusun punya tempat pembuangan sementara. Dari sana baru nanti bisa diangkut ke tempat pembuangan akhir,” tambah Jaelani.
Lebih jauh, Jaelani mendorong agar pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten tidak saling lempar tanggung jawab. Menurutnya, penanganan sampah adalah tanggung jawab bersama, dan semua pihak harus terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni.
BACA JUGA : Sweet Seventeen Ceria Bersama Menjadi Tagline HUT ke 17 Kabupaten Lombok Utara
“Jangan sampai warga terus jadi korban. Pemerintah harus hadir dan cari solusi. Jangan biarkan sampah jadi bencana lingkungan hanya karena kelalaian,” pungkasnya.
Kondisi ini menjadi catatan penting bagi semua pihak, bahwa pengelolaan sampah bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal kepedulian, kehadiran negara, dan tanggung jawab sosial.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak pemerintah desa setempat belum dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi resmi. (Redaksi).
