Siswa SMA. Dok istimewa
Kenaikan SPP ini pun memicu perdebatan lebih luas di Mataram. Publik mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam menjamin pendidikan terjangkau. Apalagi, kebijakan SPP yang dipatok nominal tetap dinilai tidak sejalan dengan semangat pendidikan gratis sebagaimana amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas.
Dengan kondisi ini, pertanyaan besar pun muncul: Apakah SPP di sekolah negeri memang kebutuhan nyata, atau justru praktik pungutan yang menyalahi aturan?
Redaksi | SIAR POST
Opini – Dalam setiap perjalanan hidup, manusia selalu dihadapkan pada berbagai pilihan yang menuntut kebijaksanaan….
Dompu, SIAR POST – Sebuah kegiatan sosial penuh makna digelar di Kabupaten Dompu pada Sabtu…
Dompu, SIAR POST – Di tengah kehidupan anak muda yang sibuk meniti karier setelah menikah,…
Secara hukum, pembangunan kantor baru mungkin sah, namun secara moral, publik menilai rencana itu tidak…
“Kami paham sekolah butuh biaya, tapi sebaiknya besarannya realistis. Jangan sampai hanya jadi keputusan sepihak…
Namun jika kasus seperti ini terus terjadi, dikhawatirkan akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah….
