Siswa SMA. Dok istimewa
Kenaikan SPP ini pun memicu perdebatan lebih luas di Mataram. Publik mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam menjamin pendidikan terjangkau. Apalagi, kebijakan SPP yang dipatok nominal tetap dinilai tidak sejalan dengan semangat pendidikan gratis sebagaimana amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas.
Dengan kondisi ini, pertanyaan besar pun muncul: Apakah SPP di sekolah negeri memang kebutuhan nyata, atau justru praktik pungutan yang menyalahi aturan?
Redaksi | SIAR POST
Sumbawa Barat, SIAR POST – Seorang nelayan bernama Tamrin (50 tahun), warga Dusun Boa, Desa…
Lombok Utara, SIAR POST – Di tengah pelaksanaan program unggulan Gowes Kamtibmas, Kapolres Lombok Utara…
Mataram, SIAR POST – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat menggelar Apel…
Lombok Utara, SIARPOST— Penanganan kasus kematian Vera di Pantai Nipah dengan tersangka Radit memasuki fase…
Lombok Barat, SIARPOST — Kekecewaan mendalam dirasakan keluarga pemilik lahan yang memenangkan sengketa tanah di…
Lombok Utara, SIARPOST — Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai masih menjadi perhatian serius Pemerintah…
