“Kalau terus dibiarkan, ini bukan hanya melanggar hak asasi ODGJ, tapi juga membahayakan keselamatan masyarakat sekitar,” tambah Yuni.
Kasus ini menjadi potret buram penanganan kesehatan jiwa di daerah. Anggaran yang terbatas serta birokrasi yang berbelit membuat penderita ODGJ semakin termarginalkan.
Masyarakat Desa Rade berharap pemerintah daerah segera turun tangan dengan solusi nyata. Mereka tidak ingin melihat sanak keluarga dan tetangga terus terbelenggu dalam pasung, sementara angka ODGJ terus bertambah.
“Harapan kami, pemerintah serius. Jangan hanya datang janji, tapi tidak ada realisasi,” tutup Atfah.
Redaksi | SIAR POST
