Kasus dugaan DPRD Sumbawa Barat ikut mengelola program MBG memperlihatkan persoalan serius: potensi konflik kepentingan dan monopoli dalam proyek pemerintah. Padahal, secara hukum DPRD sama sekali tidak boleh ikut meng-handle proyek daerah.
Kini masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah daerah, inspektorat, hingga aparat penegak hukum untuk memastikan program MBG benar-benar menjadi hak rakyat, bukan menjadi ladang bisnis oknum tertentu.
Redaksi | SIAR POST
MATARAM, SIAR POST – Baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa…
MATARAM, SIAR POST – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa penugasan dr. Jack sebagai…
MATARAM, NTB (SIAR POST) — Keputusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjuk Surya Bahari…
DOMPU, SIAR POST — Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Dompu menunjukkan kepeduliannya terhadap warga terdampak…
Lombok Utara,SIARPOST— Misteri kematian warga negara asing (WNA) asal Prancis, Poitou Noemie Lyna, yang ditemukan…
Lombok Utara,SIARPOST— Warga Kabupaten Lombok Utara kini tak perlu lagi bolak-balik kantor untuk mengurus izin…
