Kasus dugaan DPRD Sumbawa Barat ikut mengelola program MBG memperlihatkan persoalan serius: potensi konflik kepentingan dan monopoli dalam proyek pemerintah. Padahal, secara hukum DPRD sama sekali tidak boleh ikut meng-handle proyek daerah.
Kini masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah daerah, inspektorat, hingga aparat penegak hukum untuk memastikan program MBG benar-benar menjadi hak rakyat, bukan menjadi ladang bisnis oknum tertentu.
Redaksi | SIAR POST
Mataram, SIAR POST | PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB)…
MATARAM, SIAR POST – Baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa…
MATARAM, SIAR POST – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa penugasan dr. Jack sebagai…
MATARAM, NTB (SIAR POST) — Keputusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjuk Surya Bahari…
DOMPU, SIAR POST — Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Dompu menunjukkan kepeduliannya terhadap warga terdampak…
Lombok Utara,SIARPOST— Misteri kematian warga negara asing (WNA) asal Prancis, Poitou Noemie Lyna, yang ditemukan…
