Sengketa Tanah Kantor Desa Mumbul Sari Memanas, Pemdes Akui Belum Miliki Sertifikat

LOMBOK UTARA,SIARPOST – Keberadaan Kantor Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), kini dibayangi sengketa kepemilikan lahan. Tanah seluas sekitar 32 are yang selama ini digunakan sebagai pusat pemerintahan desa disegel pihak ahli waris almarhum Amaq Itranem karena diklaim sebagai milik keluarga.

Persoalan ini menjadi sorotan lantaran pemerintah desa mengakui belum mengantongi sertifikat kepemilikan atas lahan tersebut. Kondisi itu membuat status hukum tanah yang telah lama digunakan sebagai kantor desa belum memiliki kepastian yang tuntas.

Perwakilan ahli waris, Herman, menegaskan penyegelan bukan untuk menghalangi pelayanan publik maupun keberadaan kantor desa. Langkah tersebut merupakan bentuk penegasan bahwa keluarga masih memiliki hak atas tanah yang hingga kini belum diselesaikan status kepemilikannya.

Pihak keluarga mengaku memiliki bukti berupa pipil yang menjadi dasar klaim atas lahan tersebut. Mereka juga menyebut sejumlah mantan kepala desa pernah membuat berita acara yang mengakui tanah itu sebagai milik keluarga ahli waris.

“Kami ini ahli waris Amaq Itranem dan memiliki bukti-bukti kepemilikan berupa pipil. Yang kami persoalkan bukan kantor desanya, tetapi tanah seluas 32 are ini,” ungkap Herman, Jumat, 20/11/2026.

Menurutnya, keluarga sebenarnya tidak menginginkan persoalan tersebut berlarut-larut. Sejumlah upaya mediasi telah dilakukan bersama pemerintah desa, tetapi belum menghasilkan penyelesaian konkret.

Kuasa hukum ahli waris sekaligus Ketua DPW LSM LIRA NTB, Zainudin, menjelaskan persoalan itu berawal ketika Mumbul Sari masih menjadi bagian dari Desa Karang Bajo sebelum dimekarkan sekitar 2000 atau 2001.

Saat pemekaran, desa disebut belum memiliki lahan maupun aset untuk membangun kantor pemerintahan. Dalam kondisi tersebut, keluarga Amaq Itranem disebut memberikan izin pinjam pakai tanah untuk kepentingan pembangunan kantor desa.

Namun, penggunaan lahan yang awalnya disebut hanya berdasarkan izin pinjam pakai itu dinilai tidak pernah dituntaskan melalui proses administrasi maupun pengalihan hak kepemilikan yang jelas.

Zainudin juga menyoroti klaim pemerintah desa yang menyebut lokasi tersebut sebagai aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Menurutnya, klaim tersebut perlu dibuktikan dengan dokumen kepemilikan dan pencatatan aset yang jelas.

“Kalau pemerintah desa mengklaim ini aset Pemprov berdasarkan sertifikat, tetapi pihak provinsi sendiri belum menunjukkan secara jelas aset yang dimaksud. Secara administrasi, kami juga mempertanyakan pencatatan aset tersebut,” ujarnya.

Tak hanya persoalan status lahan, pihak ahli waris juga mengungkap dugaan penjualan sebagian tanah oleh pihak tertentu. Mereka mengklaim pipil yang dimiliki mencakup lahan dari ujung kali hingga ujung kali. Dugaan tersebut, menurut Zainudin, masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

Pihaknya memberikan tenggat waktu hingga Kamis pekan depan untuk membuka ruang mediasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Jika tidak ditemukan kesepakatan, jalur hukum pidana maupun perdata menjadi opsi yang akan ditempuh.

Untuk langkah awal, pihak ahli waris berencana melaporkan dugaan tindak pidana penjualan hak atas tanah milik orang lain. Namun, pihak yang diduga terlibat masih perlu dipastikan melalui proses hukum.

Terpisah, Kepala Desa Mumbul Sari, Mujtahidin, tidak menampik bahwa persoalan status lahan tersebut belum tuntas. Dia mengakui pemerintah desa belum memiliki sertifikat kepemilikan atas lokasi kantor desa.

Menurutnya, pemerintah desa saat ini hanya memegang dokumen pengamanan aset. Upaya pengurusan sertifikat yang pernah dilakukan juga beberapa kali menemui kendala.

“Kalau ditanya alas hak, kantor desa ini belum memiliki sertifikat. Setiap kami ingin mengurus sertifikat, selalu mentok. Kami hanya memegang surat pengamanan aset,” jelasnya.

Mujtahidin mengatakan, pihaknya tidak bisa mengambil keputusan sepihak karena persoalan tersebut berkaitan dengan sejarah penggunaan dan kepemilikan lahan sejak pemerintahan desa terdahulu.

Pemerintah desa bahkan telah memfasilitasi pertemuan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta sejumlah mantan kepala desa yang dianggap mengetahui riwayat pembangunan kantor desa.

Dia juga menyebut berdasarkan data yang disampaikan pihak provinsi, terdapat sekitar 28 hektare lahan yang diklaim sebagai aset Pemprov NTB di wilayah Mumbul Sari. Meski demikian, batas dan status lahan yang secara khusus menjadi lokasi kantor desa masih membutuhkan penelusuran dan koordinasi lebih lanjut.

Salah satu opsi yang sempat muncul dalam pembahasan sebelumnya adalah tukar guling lahan. Namun, Mujtahidin menegaskan opsi tersebut belum menjadi keputusan dan masih membutuhkan pembicaraan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.

“Harapan saya persoalan ini bisa clear. Siapa pun kepala desa nantinya bisa menjalankan pemerintahan dengan tenang tanpa terus dibayangi persoalan sengketa tanah,” katanya.

Dia memastikan pemerintah desa tetap berupaya mengamankan bangunan kantor desa sebagai fasilitas pelayanan pemerintahan. Mujtahidin juga menyatakan siap memberikan keterangan apabila persoalan tersebut berlanjut ke ranah hukum.

Belum adanya sertifikat di satu sisi dan klaim kepemilikan ahli waris di sisi lain membuat penyelesaian sengketa ini membutuhkan kejelasan dokumen, riwayat penguasaan tanah, serta kepastian status aset dari pemerintah terkait.(Niss)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *