MATARAM, SIAR POST – Terungkapnya asal-usul kayu yang sebelumnya diamankan di Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, menyisakan pertanyaan serius terkait pengawasan distribusi hasil hutan di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kayu yang diangkut menggunakan truk bernomor polisi EA 8100 LA tersebut diduga berasal dari wilayah Pekat, Kabupaten Dompu, Pulau Sumbawa. Persoalannya, bagaimana kayu yang disebut tidak dilengkapi dokumen tersebut bisa menyeberangi Pulau Sumbawa hingga tiba di Lombok Timur?
Kepala Bidang Penegakan Hukum (Kabid Gakkum) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Hakim SE, akhirnya memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.
Saat diwawancarai, Selasa (10/11/2026), Hakim mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, kayu tersebut berasal dari Pekat, Kabupaten Dompu.
“Informasinya kayu dari Pulau Sumbawa, dari Pekat Dompu. Itu kan tidak ada dokumennya pada saat itu. Makanya diamankan,” ungkap Hakim.
Menurutnya, pengamanan dilakukan setelah petugas menemukan dugaan ketidaklengkapan dokumen kayu saat truk tersebut berada di wilayah kerja KPH Wilayah II Lombok Timur.
Namun, ketika ditanya bagaimana kayu tersebut bisa lolos dari wilayah asal hingga menyeberang ke Pulau Lombok, Hakim mengakui bahwa kelengahan petugas bisa menjadi salah satu faktor.
Ia menjelaskan, petugas di lapangan sebenarnya melakukan pengawasan. Hanya saja, menurutnya, pihak yang mengangkut kayu bisa saja memanfaatkan situasi ketika petugas sedang beristirahat.
“Teman-teman di lapangan melakukan pengawasan, cuma orang ini lebih pintar juga. Apalagi kalau tengah malam sampai di sini, sekitar jam 3 atau jam 4 subuh. Kadang mungkin petugas sedang istirahat, seperti itu. Mungkin ada kelengahan di situ,” jelasnya.
LHK Belum Pastikan Jalur yang Dilalui Kayu
Meski telah menyebut Pekat, Dompu sebagai daerah asal kayu, Hakim mengaku belum memperoleh informasi lengkap mengenai jalur pengangkutan yang dilalui truk tersebut.
Termasuk berapa pos pengawasan yang dilewati, bagaimana proses pemeriksaan dokumen di sepanjang perjalanan, hingga bagaimana truk tersebut bisa melewati pelabuhan tanpa dokumen yang dipersoalkan.
“Saya belum dapat informasi itu. Karena penanganannya sudah langsung berproses. Berapa pos yang dilewati juga belum ada informasi,” katanya.
Terkait kemungkinan adanya kelalaian pemeriksaan di pelabuhan, Hakim menyebut hal tersebut berada dalam kewenangan otoritas terkait, termasuk pihak syahbandar maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Ia menegaskan, kewenangan petugas LHK berbeda dengan otoritas yang melakukan pemeriksaan di pelabuhan.
Sementara itu, petugas LHK di pos Pringgabaya melakukan penghentian dan pengamanan setelah menemukan dugaan tidak adanya dokumen kayu yang dipersyaratkan.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai bagaimana kayu tersebut bisa melewati sejumlah titik pengawasan dari Dompu hingga Lombok Timur masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut.
Penanganan Sudah Dilimpahkan ke Polda NTB
Hakim juga memastikan bahwa persoalan kayu tersebut telah masuk dalam proses penanganan Polda NTB.
Menurutnya, pelimpahan penanganan dilakukan sejak 5 Oktober 2026. Sejumlah petugas yang sebelumnya terlibat dalam pengamanan truk juga telah dimintai keterangan oleh penyidik Polda NTB.
“Karena kita sudah limpahkan untuk penanganan di Polda NTB per 5 Oktober 2026. Teman-teman yang melakukan pengamanan sudah dimintai keterangan ke Polda, sudah beberapa orang. Informasinya nanti masih akan ada tambahan keterangan dari petugas yang melakukan pengamanan,” paparnya.
Ia menyebut, proses tersebut diharapkan dapat membuka secara terang asal-usul kayu, kelengkapan dokumen, jalur distribusi, hingga kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat.
Di tengah proses hukum yang berjalan, desakan agar Dinas LHK NTB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan kehutanan semakin menguat.
PUKAD meminta LHK tidak hanya berfokus pada penanganan truk dan muatan kayu yang diamankan, tetapi juga menyelidiki bagaimana sistem pengawasan di tingkat KPH bekerja.
Sebab, jika benar kayu tersebut berasal dari Pekat, Kabupaten Dompu, dan tidak dilengkapi dokumen, maka ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab, bagaimana kayu tersebut bisa menempuh perjalanan lintas pulau hingga sampai ke Lombok Timur?
Apakah pengawasan di daerah asal sudah berjalan maksimal? Bagaimana pemeriksaan dokumen di jalur distribusi? Apakah ada kelemahan koordinasi antarinstansi? Atau justru terdapat dugaan pembiaran yang perlu ditelusuri?
PUKAD mendesak agar LHK melakukan investigasi internal terhadap KPH terkait, termasuk jajaran petugas yang memiliki tanggung jawab pengawasan di wilayah asal maupun jalur distribusi kayu tersebut.
Desakan ini penting agar penanganan perkara tidak hanya berhenti pada pihak yang mengangkut kayu, tetapi juga memastikan tidak ada celah pengawasan yang dimanfaatkan dalam praktik peredaran kayu tanpa dokumen.
Persoalan ini semakin kompleks setelah truk beserta muatan kayunya yang sebelumnya diamankan di Kantor KPH Wilayah II justru diambil paksa oleh sekelompok massa.
Berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK/02/X/KPH-Wil.II/2026, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 2 Oktober 2026 sekitar pukul 14.55 WITA.
Dalam laporan yang dibuat Ahdian Muslim, SH, PNS/Polisi Kehutanan KPH Wilayah II, disebutkan sekitar 150 orang datang menggunakan dua unit truk dan satu mobil pikap.
Massa yang terdiri dari laki-laki, perempuan, hingga remaja itu disebut dipimpin seorang perempuan yang dalam laporan ditulis dengan nama FITRI dan kawan-kawan.
Laporan tersebut juga menyebut massa datang sambil berteriak dan membawa senjata tajam.
Setibanya di halaman kantor KPH, massa kemudian bergerak menuju truk bernomor polisi EA 8100 LA yang tercatat sebagai milik UD Sinar Mas.
Dalam uraian kejadian, pihak KPH menyebut truk dibawa keluar menggunakan kunci duplikat yang diduga telah disiapkan sebelumnya.
Truk kemudian bergerak menuju arah timur, jurusan Kesik–Paok Motong, Kecamatan Masbagik.
Nama F dan R serta pihak lainnya turut dicantumkan dalam laporan sebagai pihak yang disebut terlibat. Namun, pencantuman nama tersebut masih sebatas keterangan dalam dokumen laporan kejadian dan bukan merupakan bukti bahwa mereka telah terbukti melakukan tindak pidana.
Pihak KPH mengaku sempat melakukan upaya dialog dan musyawarah agar tidak terjadi pengambilan truk maupun perusakan fasilitas kantor. Kejadian tersebut kemudian didokumentasikan dan dilaporkan kepada pimpinan.
