Meski demikian, masyarakat menilai pemerintah sering kali lamban dalam menindak tegas pelanggaran usaha ilegal, sehingga kekhawatiran muncul bahwa kasus Vila Bukit Samudra bisa berlarut-larut tanpa kejelasan.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, terutama karena menyangkut investor asing yang dianggap bisa dengan mudah “mengakali” aturan di Indonesia. FKPPM dan warga meminta transparansi penuh dari pemerintah, agar masyarakat mengetahui kejelasan status hukum vila tersebut.
Jika dalam dua minggu tidak ada tindakan nyata, isu ini diprediksi akan memicu aksi massa lebih besar di tingkat lokal.
Redaksi | SIAR POST
