Mataram, NTB (SIAR POST) — Gelombang desakan terhadap Partai Gerindra NTB kian menguat. Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Demokrasi (AMPPID) NTB mengumumkan akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerindra NTB dalam waktu dekat.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas dugaan keterlibatan salah satu kader Gerindra bernama Yasin dalam skandal dana saksi dan dana pokok pikiran (pokir) yang diduga sarat dengan praktik penyimpangan dan pembagian uang tidak transparan.
BACA JUGA : Bupati Lombok Utara Perintahkan Audit Pelayanan RSUD Usai Kasus Bayi Meninggal
Ketua Umum AMPPID NTB, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa Partai Gerindra harus menunjukkan sikap tegas dan tidak melindungi kader yang diduga terlibat dalam praktik kotor yang mencederai nilai-nilai moral dan demokrasi.
“Kami menilai ada upaya pembiaran dari DPW Gerindra NTB terhadap dugaan keterlibatan Yasin dalam skandal dana saksi dan pokir. Ini mencoreng marwah partai dan mengkhianati kepercayaan rakyat,” tegas perwakilan AMPPID NTB dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (13/10/2025).
AMPPID menilai, skandal tersebut bukan hanya persoalan internal partai, tetapi juga berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan dana publik yang harus diawasi secara transparan. Mereka menuntut DPW Gerindra untuk memecat Yasin dan membuka hasil investigasi internal kepada publik.
Selain itu, AMPPID juga menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan dana yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk oknum politisi yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.
“Jika Gerindra ingin tetap dipercaya publik, maka langkah pertama adalah bersih-bersih di dalam tubuhnya sendiri. Jangan ada kompromi terhadap kader yang mencoreng nama partai,” tambahnya.
Rencananya, aksi demonstrasi AMPPID NTB akan digelar di depan Kantor DPW Gerindra NTB dengan membawa sejumlah tuntutan, antara lain:
Meminta DPW Gerindra NTB memecat Yasin dari jabatan struktural partai.
Mendorong Ketua Umum DPP Gerinda dan Dewan Etik DPP agar turun langsung memantau proses penegakan disiplin kader di wilayah NTB
Menuntut transparansi dan audit penggunaan dana saksi pada Pemilu terakhir.
AMPPID NTB menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari DPW Gerindra, mereka akan melanjutkan aksi ke tingkat DPP di Jakarta.
“Ini bukan soal politik, tapi soal moral dan integritas. Demokrasi harus dibersihkan dari praktik uang siluman dan penyalahgunaan kekuasaan,” tutup AMPPID dalam pernyataannya.
Hingga berita ini dipublish, anggota DPRD tersebut belum dimintai keterangan resmi.
Redaksi | SIAR POST
