Jika terbukti, kasus ini berpotensi menyeret puluhan kepala PKBM, pejabat Dinas Dikpora, hingga pihak yang turut memverifikasi data Dapodik.
“Kami percaya KPK akan bergerak cepat. Jangan sampai dunia pendidikan di Dompu rusak karena keserakahan,” tutup Ibrahim tegas.
Catatan Redaksi:
Kasus dugaan korupsi dana BOP PKBM di Dompu ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah dan aparat pengawas pendidikan. Penegakan hukum yang tegas akan menentukan apakah pendidikan berbasis masyarakat benar-benar menjadi wadah belajar atau sekadar proyek bancakan anggaran.
Redaksi | SIAR POST
