Lombok Utara, SIARPOST– Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyampaikan sejumlah aspirasi terkait peningkatan mutu pendidikan dalam agenda hearing bersama Komisi III DPRD KLU, Senin (20/10). Salah satu yang menjadi sorotan adalah belum adanya sekretariat tetap bagi Dewan Pendidikan.
Wakil Ketua Dewan Pendidikan KLU, Tarna, mengungkapkan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas sekretariat sebagai pusat kerja organisasi.
BACA JUGA : Bupati Bersama Wabup Lombok Utara Sambut Kunker Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
“Dewan Pendidikan tidak memiliki sekretariat tetap hingga saat ini. Karena itu kami berharap ada perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Tarna juga menyinggung persoalan penganggaran serta kesejahteraan tenaga honorer di sekolah negeri maupun swasta. Menurutnya, optimalisasi alokasi anggaran pendidikan 20 persen sangat memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui program-program daerah.
“Jika anggaran pendidikan dioptimalkan, termasuk lewat BOSDA, guru honorer bisa lebih sejahtera dan termotivasi,” jelasnya.
Dewan Pendidikan juga mendorong penataan dan rotasi guru yang lebih proporsional agar tidak membebani tenaga pendidik. Tarna mencontohkan, penempatan guru seharusnya mempertimbangkan lokasi domisili. “Misalnya guru yang rumahnya di Bayan tidak dipindah ke Pemenang atau sebaliknya,” imbuhnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi III DPRD KLU, Sutranto, mengapresiasi langkah Dewan Pendidikan yang dinilai aktif memberi masukan untuk perbaikan dunia pendidikan daerah. Ia menegaskan, informasi tersebut penting sebagai dasar pengawasan dan pembahasan kebijakan di tingkat dewan.
Sutranto menyatakan bahwa Komisi III akan menindaklanjuti usulan terkait fasilitas operasional Dewan Pendidikan dalam pembahasan APBD mendatang. “Termasuk soal sekretariat dan kebutuhan operasional, akan kami bahas di komisi,” ucapnya.
BACA JUGA : Harga LPG 3 Kg di Empang Hingga Rp35 Ribu, Warga Minta Pangkalan Ditindak
Terkait penguatan kesejahteraan guru, Sutranto juga mendorong pemerintah daerah memaksimalkan kembali program BOSDA, yang dinilainya cukup berhasil pada periode sebelumnya.
“Pemanfaatan anggaran 20 persen pendidikan harus benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik,” katanya.(Niss)
