Bahkan, beberapa tenaga honorer mengaku kecewa karena diberhentikan tanpa sosialisasi yang jelas, sementara Pemkab justru menggelar Job Fair dalam waktu berdekatan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa Job Fair dijadikan kompensasi simbolik atas pemecatan massal tenaga honorer.
“Jadi kalau pemerintah mengklaim Job Fair sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat, faktanya justru sebaliknya. Ini bentuk pemanfaatan kondisi masyarakat yang kehilangan pekerjaan untuk dijadikan pasar bagi perusahaan penyalur TKI,” tutup Zulfan.
Redaksi | SIAR POST
