Lombok Tengah, SIARPOST – Rasa kecewa meliputi rombongan Laskar NTB saat mendatangi Kantor Bupati Lombok Tengah pada Kamis (6/11/2025). Pasalnya, dalam agenda hearing yang telah dijadwalkan, tidak ada satu pun pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang hadir untuk menemui mereka.
Kehadiran Laskar NTB kali ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPRD Lombok Tengah pada 15 Oktober 2025, yang membahas dugaan pelanggaran berat oleh salah seorang ASN yang bertugas di SMPN 2 Praya Timur. ASN tersebut diduga selama 10 tahun tidak pernah aktif mengajar, namun tetap menerima gaji dan tunjangan secara penuh.
Ketua Umum Laskar NTB, H. Agus Setiawan, menegaskan bahwa pihaknya menuntut Bupati Lombok Tengah agar menindak tegas oknum ASN tersebut sesuai aturan perundang-undangan.
“Kami datang dengan niat baik untuk menyerahkan rekomendasi dan meminta kejelasan tindak lanjut. Tapi sangat disayangkan, tidak ada satu pun pejabat yang menemui kami,” ujar H. Agus dengan nada kecewa.
Ia menambahkan, Laskar NTB sebelumnya juga telah mengirimkan surat resmi agar dalam hearing kali ini dihadirkan pihak-pihak terkait, seperti Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, Inspektorat, EKPSOM, dan Kepala Sekolah SMPN 2 Praya Timur. Namun, semua undangan tersebut diabaikan tanpa alasan jelas.
“Kami kecewa karena tidak ada niat baik dari para pejabat untuk mendengar langsung suara rakyat. Padahal, mereka punya mandat untuk melayani masyarakat, bukan menghindar,” tegasnya.
Selain mendesak penindakan terhadap ASN bermasalah, Laskar NTB juga mengingatkan bahwa mereka telah melaporkan dugaan korupsi di dua lembaga ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Agus memastikan akan kembali mendatangi Kejati pekan depan untuk mengawal perkembangan laporan tersebut.
“Kami akan datang lagi ke Kejati NTB minggu depan untuk memantau sejauh mana proses hukum berjalan,” katanya.
Karena kekecewaan mendalam atas sikap abai pemerintah daerah, Laskar NTB berencana menggelar aksi besar-besaran di Kantor Bupati Lombok Tengah minggu depan, dengan massa yang lebih banyak untuk menegaskan komitmen mereka dalam memperjuangkan keadilan dan transparansi birokrasi.
“Kami akan kembali dengan jumlah massa lebih besar. Ini bentuk perlawanan terhadap ketidakpedulian pejabat terhadap aspirasi rakyat,” pungkas Agus.
Redaksi | SIAR POST
