Sumbawa Barat, SIAR POST — Krisis air yang telah berlangsung hampir satu bulan terakhir di sejumlah wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memicu reaksi keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Barat. Kondisi distribusi air yang nyaris lumpuh dan minimnya solusi konkret dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dinilai sebagai bentuk kelalaian serius dalam pelayanan publik.
Ketua Umum HMI KSB, Indra Dwi Herfiansyah menegaskan bahwa persoalan air bukan sekadar masalah teknis, tetapi telah berdampak langsung pada kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga stabilitas sosial masyarakat.
“Ini sudah darurat layanan. Hampir sebulan masyarakat berjuang tanpa kepastian. Kami melihat PDAM gagal total. Bupati harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dirut PDAM,” tegasnya.
Indra menilai, sejumlah pernyataan PDAM yang menyebut adanya kerusakan pompa, penyusutan debit air, dan faktor teknis lainnya tidak sebanding dengan lambannya upaya penanganan di lapangan.
Beberapa desa yang paling parah terdampak macetnya suplai air bersih antara lain Desa Labuhan Lalar, Desa Banjar, Desa Kertasari, Desa Batu Putih dan Tambak Sari. Sementara itu, wilayah Serangin dan Perjuk Balat juga mengalami penurunan debit air yang cukup signifikan.
Menurut HMI, ketidakmampuan PDAM mengantisipasi krisis maupun memberikan solusi jangka pendek menunjukkan lemahnya manajemen dan minimnya kontrol internal. “Setiap tahun masalahnya sama, alasan yang disampaikan juga sama. Tapi korbannya selalu masyarakat. Kalau Dirut tidak mampu, Bupati harus berani menggantinya,” Tegas Indra
Selain itu, HMI menyoroti minimnya komunikasi publik dari PDAM yang menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang transparan terkait penyebab, progres perbaikan, maupun estimasi normalisasi distribusi air. Kondisi ini memperburuk keresahan dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap kinerja perusahaan daerah tersebut.
HMI KSB juga mengingatkan bahwa air merupakan kebutuhan dasar yang dilindungi undang-undang, sehingga kegagalan PDAM memenuhi hak layanan dasar masyarakat dapat mengarah pada persoalan maladministrasi. Mereka mendesak Pemda KSB untuk melakukan audit kinerja PDAM, mengevaluasi struktur manajemen, serta memastikan anggaran perbaikan sarana prasarana dikelola secara efektif.
“Jangan sampai pemerintah terkesan membiarkan. Jika pelayanan air bersih terus dibiarkan kolaps seperti ini, maka Bupati dan DPRD patut ditanya komitmennya terhadap hak-hak dasar warga,” tambah Indra
Di akhir pernyataannya, HMI KSB menegaskan siap mengawal isu ini dan meminta Pemda segera mengambil langkah tegas.
“Kami tidak ingin krisis air menjadi rutinitas tahunan. Ini soal martabat pelayanan publik. Jangan biarkan masyarakat terus sengsara.” tutupnya.
Sementara, Dirut Perumda Sumbawa Barat sudah dimintai keterangan namun belum merespon.
Redaksi | SIAR POST
