Lombok Utara, SIAR POST – Polemik nasib tenaga honorer di Kabupaten Lombok Utara kembali menguat setelah sejumlah tenaga honorer menyuarakan kekecewaan mereka atas lambatnya tindak lanjut usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh waktu. Di tengah ketidakpastian itu, Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan siap membawa langsung aspirasi para honorer ke pemerintah pusat.
Agus mengaku memahami sepenuhnya rasa kecewa dan kegelisahan para tenaga honorer yang hingga kini masih menunggu kepastian status mereka. Namun ia berharap penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan kepala dingin.
“Ya, kita sangat memahami kekecewaan teman-teman honorer, tapi saya berharap mereka bisa menahan emosi dan menyampaikan aspirasinya dengan baik. Saya yakin Pemda juga sedang berjuang ke pusat agar usulan P3K segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait,” ujarnya.
Kata Agus, akan terus menekan Pemda untuk memastikan proses advokasi ke pemerintah pusat tidak mandek. Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya berencana mengirim Komisi I DPRD KLU untuk bertemu langsung dengan Kementerian PAN-RB.
“InsyaAllah dalam waktu dekat saya akan minta kawan-kawan Komisi I berkunjung ke Menpan-RB. Mereka akan menyampaikan langsung aspirasi honorer sekaligus memperkuat upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah,” tegasnya.
Agus menambahkan, langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen DPRD dalam memperjuangkan kepastian bagi para honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah.
Dengan rencana keberangkatan tersebut, DPRD KLU berharap pemerintah pusat bisa segera memberikan kejelasan terkait formasi yang diusulkan, sehingga polemik yang terjadi di daerah dapat terjawab dan tidak berlarut-larut.(Niss)
