DOMPU, NTB (SIAR POST) – Kepala Sekolah SMPN 3 Manggelewa bersama guru, siswa, dan wali murid secara tegas menolak rencana penyewaan lahan sekolah untuk pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Penolakan tersebut mencuat dalam aksi spontan yang terjadi pada Sabtu, 10 Januari 2026, sekitar pukul 08.30 WITA, di lingkungan sekolah SMPN 3 Manggelewa, Kabupaten Dompu.
Aksi penolakan bermula saat sejumlah guru mencurigai adanya aktivitas pengukuran lahan di dalam area sekolah yang dilakukan oleh pihak di luar struktur sekolah.
Salah seorang guru mengaku melihat beberapa orang membawa alat ukur saat dirinya membuka jendela ruang guru.
“Awalnya kami heran, kok ada orang mau mengukur lahan di dalam sekolah. Tidak ada pemberitahuan apa pun sebelumnya,” ujar seorang guru SMPN 3 Manggelewa yang enggan disebutkan namanya.
Merasa ada kejanggalan, para guru kemudian keluar dari ruang kelas dan mendatangi lokasi tersebut.
Aksi itu turut diikuti oleh para siswa, dan tak lama kemudian sejumlah warga sekitar juga berdatangan ke lingkungan sekolah.
Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa pihak yang melakukan pengukuran adalah pengurus Koperasi Desa Merah Putih, didampingi aparat TNI, yang disebut-sebut hendak meninjau lokasi sebagai persiapan pembangunan gerai koperasi.
Pihak sekolah pun langsung melakukan dialog dan menyampaikan keberatan. Mereka menegaskan bahwa hingga saat itu tidak pernah menerima informasi resmi terkait rencana penyewaan lahan sekolah.
“Setelah kami sampaikan bahwa pihak sekolah sama sekali belum pernah diberi tahu, mereka akhirnya pamit dan meninggalkan lokasi,” lanjut guru tersebut.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala SMPN 3 Manggelewa, Aminullah, S.Pd, menegaskan bahwa pihak sekolah menolak keras rencana pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih di lingkungan sekolah.
“Tidak pernah ada informasi atau koordinasi kepada kami, baik dari KCD, Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, pihak desa, maupun pengurus koperasi. Kami benar-benar kaget,” tegas Aminullah di ruang kerjanya seperti dikutip di salah satu Media online.
Ia menambahkan, sebagai pimpinan sekolah, dirinya tidak akan memberikan izin pembangunan apa pun yang berpotensi mengganggu proses belajar mengajar.
“Lingkungan sekolah harus steril dan kondusif untuk pendidikan. Pembangunan gerai koperasi di area sekolah jelas akan mengganggu aktivitas belajar mengajar,” ujarnya dengan nada tegas.
Sementara itu, Babinsa setempat memberikan klarifikasi terkait kehadiran aparat TNI dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut kejadian itu murni miskomunikasi.
“Kita hanya meninjau lokasi, bukan mau eksekusi lahan. Ada dasar surat untuk peninjauan, bukan asal turun,” jelasnya.
Ia juga menilai reaksi yang terjadi dipicu oleh kesalahpahaman di lapangan. “Situasi tadi sempat memanas karena ada provokasi berlebihan. Tapi akhirnya sudah duduk bersama, saling klarifikasi, dan selesai dengan baik,” katanya.
Babinsa menambahkan bahwa persoalan tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan ke Dinas Dikpora, mengingat hingga saat ini dinas terkait juga disebut belum menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pihak sekolah.
