Sumbawa, SIAR POST — Perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali memasuki fase krusial. Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga Pengurus Kabupaten Sumbawa resmi dilantik di Sumbawa, Sabtu (31/1/2026).
Pelantikan ini tidak sekadar seremoni organisasi. Lebih dari itu, momentum ini menjadi penegasan arah perjuangan rakyat Pulau Sumbawa yang mengandalkan people power sebagai kekuatan utama untuk mengawal proses pemekaran provinsi hingga ke tingkat nasional.
Presiden Presidium Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan awal baru setelah perjalanan panjang perjuangan sosial dan politik masyarakat Pulau Sumbawa.
“Momentum ini untuk menguatkan kembali posisi people power, gerakan rakyat yang secara konsisten mengawal proses pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, termasuk di Kementerian Dalam Negeri,” tegas Sahril dalam sambutannya.
Dukungan Pemda dan DPRD Jadi Sinyal Kuat
Dalam forum tersebut, Sahril juga menyoroti dukungan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan DPRD Kabupaten Sumbawa yang hadir langsung dalam agenda pelantikan.
Menurutnya, dukungan tersebut menjadi sinyal penting bahwa perjuangan PPS bukan agenda kelompok, melainkan aspirasi kolektif masyarakat Pulau Sumbawa.
“Kami mendengar langsung sambutan Bupati Sumbawa dan Ketua DPRD. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Provinsi Pulau Sumbawa mendapat dukungan politik dan moral dari pemerintah daerah dan legislatif,” ujarnya.
Ia menegaskan, PPS bukan milik individu, bukan milik elit, dan bukan pula proyek kepentingan tertentu.
“Ini milik 1,6 juta rakyat se-Pulau Sumbawa. Bukan milik pribadi, bukan milik golongan. Ini amanah besar yang akan terus kita perjuangkan bersama,” katanya.
Sahril menekankan bahwa kekuatan utama PPS terletak pada konsolidasi hingga tingkat paling bawah, desa dan kelurahan. Karena itu, struktur organisasi Aliansi PPS disusun lengkap dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.
“Seperti disampaikan Bupati Sumbawa, kunci utama perjuangan ini adalah silaturahmi dan konsolidasi. Tanpa itu, kepercayaan publik tidak akan tumbuh,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa Barat telah dilantik pada 17 Januari 2026, dan setelah pelantikan Kabupaten Sumbawa, konsolidasi akan berlanjut ke Dompu, Bima, dan Kota Bima.
Sahril juga membeberkan perkembangan penting di tingkat pusat. Ia menyebut pihaknya telah melakukan dialog langsung dengan pejabat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri.
“Secara yuridis dan regulasi, perjuangan PPS sudah sampai di tingkat nasional. Ke depan, akan ada diskusi publik di Pulau Sumbawa bersama Kemendagri untuk memberikan pencerahan terkait regulasi pembentukan provinsi,” ungkapnya.
Menurutnya, tahapan perjuangan PPS telah berjalan cukup jauh, meski penuh tantangan sejak gerakan besar yang dimulai 15 Mei 2025, hingga rangkaian advokasi ke Jakarta.
Sahril mengingatkan bahwa aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukan isu baru. Gagasan ini telah mengemuka sejak 2006, bahkan ditandatangani oleh para bupati dan ketua DPRD se-Pulau Sumbawa kala itu.
Yang membedakan perjuangan kali ini, kata Sahril, adalah kekuatan legitimasi rakyat.
“Kami tidak bergerak dari kantong pejabat, tidak dari kantong pengusaha. Gerakan ini murni gerakan rakyat. Hasil survei menunjukkan 78 persen masyarakat Pulau Sumbawa mendukung PPS, dan itu riil, bukan dibuat-buat,” tegasnya.
