Lombok Utara,SIARPOST – Isu narkoba kembali menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai kasus yang mencuat, termasuk yang menyeret oknum aparat, Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, Ardianto, menegaskan bahwa narkoba adalah musuh bersama yang harus dilawan secara kolektif, tanpa pandang bulu.
Menurut Ardianto, persoalan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, melainkan seluruh elemen bangsa. Ia menekankan bahwa negara memang menjadikan narkoba sebagai musuh utama, namun perang melawan barang haram tersebut tidak akan efektif tanpa keterlibatan semua pihak.
“Kalau kita bicara narkoba, itu memang sudah menjadi musuh semua orang. Negara punya musuh itu narkoba. Maka kita berharap semua pihak yang punya kompetensi, ya siapapun dia, ikut berperan. Jangan hanya satu pihak saja,” tegasnya saat diwawancarai.
Ia juga menyinggung bahwa persoalan narkoba tidak mengenal institusi. Bahkan, di internal aparat kepolisian pun pernah muncul kasus serupa. Karena itu, Ardianto mengajak masyarakat untuk tidak saling menunjuk, tetapi memperkuat upaya pencegahan sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat luas.
“Pencegahan itu penting. Kalau ada gejala-gejala, segera dicegah. Kalau sudah terjadi, baik itu pengguna maupun pengedar, silakan ditindak sesuai prosedur hukum,” ujarnya.
Terkait wacana tes urine di lingkup Pemerintah Daerah maupun DPRD, Ardianto menegaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya tidak menolak. Namun, ia mempertanyakan urgensi dan tujuan dari pelaksanaan tes tersebut.
“Tes urine itu kepentingannya apa? Karena kami di DPRD pada prinsipnya sudah tes urine semua dan terbukti negatif,” katanya.
Ia menjelaskan, sebelum menjabat sebagai anggota DPRD, proses tes urine sudah dilakukan. Karena itu, menurutnya, jika ada dorongan tes ulang, harus jelas tujuannya, apakah sebagai bentuk pengawasan berkala atau sekadar respons terhadap isu yang berkembang.
“Kalau memang ada kepentingan jelas, silakan saja. Kami tidak ada persoalan. Tapi jangan sampai ini hanya untuk mengukur integritas. Integritas itu bukan hanya soal tes urine,” tambahnya.
Ardianto juga mengingatkan agar kebijakan tidak dilakukan secara reaktif tanpa perhitungan matang, termasuk soal pembiayaan. Menurutnya, tes urine juga memerlukan anggaran dari pihak penyelenggara.
“Jangan sampai orang lain naik bus, orang lain harus bayar. Artinya, harus jelas dulu untuk apa. Karena tes urine itu juga butuh biaya,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ardianto kembali menekankan bahwa perang melawan narkoba tidak cukup dengan wacana atau simbolik semata. Yang terpenting adalah komitmen nyata, konsistensi penegakan hukum, serta penguatan pengawasan di semua lini.
“Ini musuh bersama. Jadi kita hadapi bersama, bukan saling melempar tanggung jawab,” pungkasnya.(Niss)
