Lombok Utara,SIARPOST – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak lagi sekadar mengandalkan bantuan langsung untuk menekan angka kemiskinan. Di bawah kepemimpinan Bupati Najmul Akhyar, strategi yang diterapkan justru mengarah pada pendekatan bertahap: memperkuat pendidikan, mendorong ekonomi rakyat, dan mengintervensi langsung kelompok paling rentan.
Bupati KLU Najmul Akhyar, menegaskan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KLU bukan terjadi secara kebetulan. Ada fokus kebijakan yang secara konsisten diarahkan pada sektor-sektor kunci.
“Peningkatan IPM itu karena kita concern pada faktor yang mengungkit, terutama pendidikan. Selama ini anggaran pendidikan kita tingkatkan dan kebijakan di bidang pendidikan kita fokuskan,” ujarnya usia rapat paripurna Penyampaian LKPJ bupati tahun anggaran 2025 ,Senin 30/3/2026
Namun, ia menekankan bahwa pendidikan bukan satu-satunya variabel. Pemerintah daerah menggabungkan tiga sektor utama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dalam satu paket kebijakan pembangunan manusia.
Pendekatan ini berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di daerah tersebut. Menurut Najmul, kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan satu cara tunggal, melainkan harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita menyentuh aspek yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Tiga sektor ini menjadi satu kesatuan dalam meningkatkan IPM sekaligus menurunkan kemiskinan,” jelasnya.
Yang menarik, Pemkab KLU menerapkan sistem klaster dalam penyaluran bantuan. Artinya, tidak semua masyarakat diperlakukan dengan pendekatan yang sama.
Untuk kelompok miskin ekstrem, bantuan langsung tetap diberikan sebagai bentuk perlindungan sosial. Namun bagi masyarakat prasejahtera, pendekatan yang digunakan berbeda bukan sekadar memberi, tetapi “memancing” agar bisa mandiri.
“Kalau yang benar-benar miskin kita bantu langsung. Tapi yang prasejahtera, kita dorong lewat program. Misalnya mereka punya UMKM, kita bantu supaya usahanya berkembang,” katanya.
Strategi ini dinilai lebih berkelanjutan karena tidak menciptakan ketergantungan. Sebaliknya, masyarakat didorong untuk tumbuh melalui penguatan kapasitas ekonomi.
Pendekatan berbasis klaster ini sekaligus menunjukkan perubahan arah kebijakan: dari sekadar bantuan sosial menuju pemberdayaan. Pemerintah daerah mencoba memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat mendapat intervensi yang sesuai dengan kondisinya.
Dengan kombinasi investasi di pendidikan, layanan kesehatan, serta dorongan terhadap sektor ekonomi rakyat, KLU kini mulai membangun fondasi pembangunan yang lebih tahan lama bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mencegahnya muncul kembali.(Niss)
