LOMBOK TENGAH, NTB (SIAR POST) – Kenaikan harga sejumlah barang pabrikan seperti plastik, sedotan, mika, dan perlengkapan kemasan lainnya dikeluhkan para pelaku UMKM di Lombok Tengah. Lonjakan harga yang terjadi sejak sebelum hingga setelah Lebaran ini dinilai cukup memberatkan, bahkan mencapai 30 hingga 50 persen.
Salah satu pedagang UMKM lokal mengungkapkan, kenaikan tersebut berdampak langsung pada biaya produksi. Barang-barang yang selama ini menjadi kebutuhan utama usaha mereka kini harus dibeli dengan harga jauh lebih tinggi.
“Naiknya sudah terasa sejak sebelum Lebaran, ada juga yang setelahnya. Kami sampai harus hitung ulang harga jual produk supaya tetap ada keuntungan,” ujarnya.
Kondisi ini memaksa para pelaku UMKM untuk menyesuaikan harga jual, yang berpotensi membuat daya beli konsumen ikut terpengaruh.
Beberapa pedagang bahkan mengaitkan kenaikan harga tersebut dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski belum ada kepastian soal kaitannya.
Para pelaku UMKM pun berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengendalikan harga agar tidak terus melonjak dan semakin menekan usaha kecil.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Ekonomi Setda Lombok Tengah, Lalu Setiawan, menjelaskan bahwa kenaikan harga yang terjadi lebih dominan pada barang pabrikan, sehingga tidak bisa langsung dikaitkan dengan program MBG.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan pemantauan rutin terhadap 20 komoditas bahan pokok melalui sistem SP2KP yang disediakan Kementerian Perdagangan, harga kebutuhan pokok masih relatif stabil.
“Kami melakukan pemantauan lima kali dalam seminggu, dan sejauh ini harga bahan pokok masih stabil. Memang sempat ada kenaikan menjelang Ramadan dan Idul Fitri, tapi sekarang sudah mulai berangsur turun,” jelasnya, Minggu (5/4/2026).
Menurutnya, kenaikan harga barang seperti plastik dan sejenisnya lebih disebabkan oleh faktor global, bukan hanya terjadi di Lombok Tengah.
“Jenis barang ini masuk kategori pabrikan, sehingga sangat dipengaruhi kondisi global. Kenaikannya juga tidak hanya terjadi di daerah kita,” tambahnya.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan akan menindaklanjuti keluhan para pelaku UMKM. Pihaknya telah meminta petugas pasar untuk melakukan pengecekan langsung dan segera mengumpulkan data sebagai bahan evaluasi.
“Terkait intervensi, tentu akan kami kaji lebih lanjut berdasarkan data yang masuk. Kami juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi NTB, untuk mencari solusi terbaik,” tegas Setiawan.
Dengan kondisi ini, para pelaku UMKM berharap ada langkah konkret dari pemerintah agar stabilitas harga bisa terjaga dan usaha kecil tetap mampu bertahan di tengah tekanan biaya produksi yang terus meningkat. (Red).
