SIAR POST | Di tengah semangat perjuangan pemekaran wilayah yang kembali bergelora melalui Forkonas PP DOB, saya menyaksikan sebuah ironi yang menggelisahkan. Pada 21 Februari 2024, Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) menggelar Munas III di Jakarta.
Forum itu kembali menegaskan komitmen mencabut moratorium pemekaran demi pemerataan pembangunan, dengan terpilihnya Syaiful Huda sebagai Ketua untuk periode 2024–2029.
Terdapat 337 usulan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) dari 36 provinsi, termasuk dorongan kuat dari berbagai daerah.
Namun, ketika bicara soal Kabupaten Balanipa di Sulawesi Barat, muncul pertanyaan, apakah dorongan ini benar-benar mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat, ataukah hanya bergema di kalangan kelompok tertentu dan elite daerah?
Saya percaya, kredo sejati pemekaran wilayah harus berakar dari bawah dari kebutuhan masyarakat kalangan bawah yang merasakan langsung lambatnya pembangunan, sulitnya akses pelayanan publik, dan ketertinggalan ekonomi.
Sejarah perjuangan DOB di Indonesia memang sering lahir dari dorongan grassroot. Masyarakat di pelosok merasakan bahwa pemekaran bisa mendekatkan pemerintahan, mempercepat infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan.
Sayangnya, realitas di lapangan sering kali berbeda. Di daerah, isu pembentukan Kabupaten Balanipa ramai diperbincangkan. Berbagai forum lokal, rembuk akbar, kongres rakyat, hingga dukungan dari gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat sering digaungkan.
Bahkan Sekjen Forkonas, Abdurahmansyah, pada April 2026 menegaskan pentingnya desain besar pemekaran sebagai kunci membuka moratorium. Namun, ketika naik ke tingkat nasional khususnya di forum Forkonas DOB 2024 suasana justru hening.
Saya ingat cerita dari Muh. Saad, seorang pemuda Sulawesi Barat yang hadir dalam forum tersebut. Diskusi tentang Indonesia Timur (terutama Papua) berlangsung alot dan penuh argumen.
Namun, ketika sesi absensi atau kesempatan menyuarakan aspirasi Sulawesi Barat tiba, tak ada satu pun suara yang menggema. Perwakilan Sulbar absen total. Ruangan hening. Padahal di daerah, isu Balanipa begitu hidup. Inilah yang membuat saya prihatin.
Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat masyarakat bawah dan elite daerah. Dorongan pemekaran sering berhenti di bibir pusat daerah: rapat-rapat elit, surat-menyurat, konsolidasi internal, dan klaim “sudah siap administrasi”.
Tapi minim sekali yang benar-benar membawa suara rakyat ke forum nasional seperti Forkonas. Akibatnya, perjuangan ini terkesan hanya menjadi arena kepentingan kelompok tertentu entah itu untuk kekuasaan lokal, alokasi anggaran, atau prestise politik bukan lagi gerakan murni untuk kesejahteraan masyarakat luas.
Jika hal ini dibiarkan, pemekaran Kabupaten Balanipa berisiko menjadi “proyek elite” yang tidak sustainable. Masyarakat bawah yang seharusnya menjadi pemilik utama aspirasi ini justru hanya menjadi penonton atau bahkan korban eksploitasi sentimen.
Padahal, syarat utama sebuah DOB yang baik adalah kesiapan bukan hanya administratif, tapi juga dukungan luas masyarakat, transparansi, dan visi pembangunan yang inklusif.
Kredo saya sederhana: Pemekaran wilayah baru hanya bermakna jika ia lahir dari hati nurani rakyat, bukan sekadar ambisi segelintir elite. Forkonas PP DOB dan pemerintah daerah Sulawesi Barat perlu mereformasi pendekatan mereka libatkan lebih banyak pemuda, tokoh masyarakat bawah, dan elemen independen dalam setiap forum nasional.
Jangan biarkan hening di tingkat pusat menjadi bukti bahwa aspirasi Balanipa hanyalah “ramai di bawah, sunyi di atas”.
Hanya dengan kembali ke akar rakyat, perjuangan pemekaran ini akan memiliki legitimasi moral dan kekuatan politik yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, daerah otonomi baru bukan untuk elite, melainkan untuk mendekatkan keadilan dan kemakmuran kepada seluruh warga. (Red)
