Ia menambahkan bahwa pola penolakan dan kesulitan menemui pimpinan seperti ini bukan kali pertama terjadi, melainkan sudah berulang kali dialami oleh insan pers.
“Hal seperti ini beberapa kali terjadi. Sangat disayangkan, lembaga publik seharusnya terbuka dan mudah dikonfirmasi, justru kami diperlakukan seperti ini. Ini jelas menodai kebebasan pers dan hak masyarakat atas informasi,” pungkasnya dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi yang memuaskan dari pihak BPN Lombok Tengah terkait dugaan pungutan biaya Prona maupun alasan di balik penghalangan terhadap tugas jurnalistik tersebut
