Kondisi ini membawa dampak serius bagi masa depan NTB. Secara ekonomi, daya saing masyarakat desa melemah akibat biaya distribusi yang tinggi.
Secara sosial, masyarakat mulai merasa teralienasi dan tidak diperlakukan setara sebagai warga NTB. Jika dibiarkan, ketimpangan ini berisiko melahirkan krisis legitimasi politik.
Publik akan memandang pemerintah hanya hadir dalam slogan, namun absen dalam realitas.
Lebih jauh, sejarah mencatat bahwa daerah yang terlalu lama dipinggirkan berpotensi melahirkan tekanan sosial dan politik yang dapat mengguncang stabilitas pemerintahan daerah.
Hingga saat ini, pertanyaan besar tetap menggantung: apakah pembangunan NTB benar-benar bertujuan inklusif untuk seluruh wilayah, atau hanya berputar pada kawasan yang dianggap strategis secara ekonomi dan politik? (Ihsan)
