MATARAM, SIARPOST – Puluhan massa dari Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND NTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Selasa (20/5/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak Kejati segera melakukan audit menyeluruh terhadap sejumlah proyek yang diduga mangkrak di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah NTB.
Dengan membawa spanduk, poster tuntutan, dan pengeras suara, massa aksi bergantian menyampaikan orasi di depan gerbang Kejati NTB.
Aksi itu sempat menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat karena massa memadati badan jalan.
Mahasiswa menilai sejumlah program strategis di BRIDA NTB tidak berjalan maksimal meski telah menghabiskan anggaran daerah dalam jumlah besar.
Kondisi itu memicu sorotan publik karena proyek yang seharusnya mendukung pengembangan riset dan inovasi daerah justru diduga terbengkalai.
Ketua Eksekutif Wilayah LMND NTB, Afdhol Ilhamsyah, menegaskan bahwa Kejati NTB harus segera turun tangan agar polemik proyek mangkrak tersebut tidak terus menjadi tanda tanya di tengah masyarakat.
“Kami meminta Kejati NTB jangan hanya diam. Proyek-proyek ini menggunakan uang rakyat, sehingga harus ada transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas,” tegasnya dalam orasi.
Senada dengan itu, koordinator lapangan aksi, Andri Muhsini, menyebut pihaknya menemukan indikasi ketidakwajaran dalam realisasi sejumlah proyek di BRIDA NTB.
“Anggaran sudah digelontorkan, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Kami mendesak Kejati segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, LMND NTB secara khusus menyoroti tiga proyek pabrik di kawasan STIPrak Banyumulek yang disebut mangkrak. Massa meminta aparat penegak hukum mengusut penggunaan anggaran proyek tersebut secara terbuka dan profesional.
Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Setelah menyampaikan pernyataan sikap, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
Namun, LMND NTB menegaskan akan terus mengawal persoalan itu dan mengancam kembali turun ke jalan dengan jumlah massa lebih besar apabila tidak ada tindak lanjut konkret dari Kejati NTB dalam waktu dekat. (Red).
